“Harapannya ini bukan hanya acara seremonial belaka, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan membuat kerja nyata, tanpa korupsi dan tanpa pungutan liar.”
“Tanpa komitmen dan keinginan yang kuat untuk mengembalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, keadilan yang menjadi dambaan publik kita saat ini akan sulit untuk tercapai,” jelas Bupati.
Masih kata Bupati, pencanangan zona integritas ini terkait erat dengan salah satu program pemerintah tentang percepatan reformasi birokrasi, yaitu transparansi dan akuntabilitas aparatur, sebagai upaya birokrasi berintegrasi tinggi. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.
