Merincikan pihak dimaksud, Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait UU 27/2007 (Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), plus UPT Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Ditjen Perikanan Budidaya, dan BKIPM terkait karantina, eksportasi, sertifikasi kesehatan sesuai UU 16/2002 (Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan), UU 31/2004 jo UU 45/2009 (Perikanan), PP 15/2002 (Karantina Ikan).
Permen KKP 5/2005 (Tindakan Karantina Ikan untuk Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina), Permen KKP 32/2012 (Jenis, Penerbitan dan Bentuk Dokumen Tindak Karantina Ikan), Kepmen KKP 53/2010 (Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina).
Pun Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Komisi II dan Komisi IV DPR, Badan Standarisasi Nasional (BSN), DPRD Lampung, Forum BUMN Lampung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), BI, OJK, DPRD Kota Bandarlampung, LPPM Unila cq Puslitbang Pesisir dan Kelautan, Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis, Sentra HAKI, lalu Jurusan Biologi FMIPA Unila, Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Unila, Jurusan Teknik Proses dan Hayati Institut Teknologi Sumatera (ITERA), LP4M IIB Darmajaya (digitalisasi pemasaran).
Serta, aparatur RT/Lingkungan/Kelurahan, tokoh warga Pulau Pasaran, ormas nelayan (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia/HNSI, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia/KNTI, Kontak Tani Nelayan Andalan/KTNA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI, LSM lingkungan/ornop pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (Walhi, Watala, Mitra Bentala), bahkan pakar pemasaran Hermawan Kertajaya, serta media massa.
1,388 kali dilihat
