Gubernur Arinal Djunaidi Dorong Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Lampung Agar Sesuai Ketentuan OJK

Gubernur Arinal Djunaidi Dorong Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Lampung Agar Sesuai Ketentuan OJK
BANDAR LAMPUNG PROV LAMPUNG

Bandar , (LV) –

Bank didirikan untuk memberikan layanan masyarakat dibidang perbankan, salah satunya adalah sebagai sumber pembiayaan dalam dunia usaha, selain itu Bank juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian disampaikan Gubernur Arinal Djunaidi saat ghadiri kegiatan Roadshow Keterian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) terkait Peuhan Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah (BPD), di Hotel Novotel, Bandar, Kamis (10/06/2021).

urut Gubernur, ketentuan yang ditargetkan oleh OJK merupakan target yang serius, oleh karenanya berharap agar kegiatan hari ini tidak hanya sekedar seremoni biasa, tapi juga dapat ghasilkan langkah-langkah dalam ingkatkan Peuhan Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum

“Saya sangat berharap pertemuan ini tidak sekedar seremoni, Kedagri dan OJK juga tidak hanya sekedar memberikan nasehat, saya minta Kedagri, OJK dan Asbanda untuk bersama-sama berdiskusi, cari solusi dan memberikan masukan-masukan untuk ingkatkan Peuhan Modal Inti Bank ,” ucap Gubernur

Gubernur juga yatakan bahwa saat ini Permodalan Bank memang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan BPD lain, yang mana sudah beroperasi tidak hanya gelola APBD tapi memang jalankan fungsi perbankan secara umum.

BACA JUGA:  Patuhi Prokes dengan Memakai Masker Saat Beraktivitas

“Pada masa yang akan datang, kita tahu akan banyak kegiatan di Provinsi , tentunya memerlukan dukungan pembiayaan dari sisi perbankan. Oleh karenanya saya benar-benar berharap Bank dapat jalankan fungsi tidak hanya sebagai gelola APBD tapi juga jalankan fungsi perbankan secara umum, dan jadi tuan rumah di , Semoga Bank dimasa yang akan datang dapat jadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Pada Roadshow tersebut Budi Santosa, Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Keterian Dalam Negeri Republik Indonesia yatakan bahwa Keterian Dalam Negeri terus dorong Pemerintah Daerah untuk ingkatkan modal inti minimum BPD jadi diatas Rp3 triliun agar meuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang tertuang dalam peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Budi Santosa juga yampaikan bahwa terdapat 1097 BUMD di Indonesia yang mana 26 diantaranya adalah BPD. Adapun dari 1097 BUMD tersebut, 90% keuntungan yang didapat adalah dari sektor perbankan.

“Dari 1097 BUMD, 90% keuntungan adalah dari sektor perbankan yang hanya berjumlah 26. Untuk itu saya gajak seluruh Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota silahkan berinvestasi di BPD karena saya jamin pasti untung,” tegasnya.

Setara itu, Busrul Iman, Wakil ketua Umum II Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yampaikan bahwa di tengah Covid-19, kinerja Bank BPD seluruh Indonesia terus unjukkan pertumbuhan. Kinerja BPD ini dilihat dari kinerja keuangan maupun operasional semakin membaik yang mana terlihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia.

BACA JUGA:  Gubernur Arinal Berharap Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkatkan Pembinaan Karakter Generasi Muda

Basrul Iman juga gingatkan kembali Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dimana tertulis didalamnya bahwa perbankan wajib meuhi ketentuan modal inti minimum Rp2 triliun pada akhir tahun 2021, yang kemudian ketentuan modal inti minimal tersebut jadi Rp3 triliun pada 31 Desember 2024.

“Saya berharap Bank dapat dukungan penuh dari stake holder dan share holder dengan seluruh pihak Se-, agar dapat meuhi kecukupan modal minimum tersebut,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Basrul Iman juga memaparkan bahwa Per Desember 2020, aset BPDSI capai Rp 765,89 triliun atau naik yoy sebesar 6,64% dari Rp 718,19 triliun. Dana Pihak Ketiga, posisi Desember 2020, DPK BPDSI capai Rp 588,62 triliun atau naik yoy sebesar 10,9% dari Rp 530,78 triliun.

Begitu juga kredit yang disalurkan, pada posisi Desember 2020, capai Rp 492,04 triliun atau naik yoy sebesar 5,15% dari Rp 467,92 triliun, di mana secara nasional, kredit perbankan turun sebesar 2,41%.

Kemudian, laba ingkat yoy sebesar 6,64% jadi Rp 12,07 triliun dari 11,32 triliun. Sedangkan modal inti BPDSI, posisi Desember 2020 capai Rp 85,85 triliun, naik yoy sebesar 9,57% dari Rp 78,35 triliun, dengan modal inti terbesar yaitu Bank BJB sebesar Rp 10,04 triliun dan terkecil yaitu Bank Sulteng sebesar Rp 1,05 triliun.

BACA JUGA:  Pemkab Gelar Rapat Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Kasdim Cilacap: Prokes Jangan Sampai Kendor

Sampai dengan Desember 2020, BPD terdiri dari 4 BPD pada buku 3, dan 23 BPD pada buku 2. Namun bila gacu pada kecukupan modal inti minimum, sampai dengan Desember 2020, sudah ada 11 BPD memiliki Modal inti di atas Rp 3 triliun dan masih ada 16 BPD yang memiliki Modal Inti di atas Rp 1 triliun namun di bawah Rp 3 triliun.

Di sisi lain, Panca Hadi Suryatno, Advisor Koordinator Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yampaikan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan perekonomian melalui penguatan BPD. Diantaranya yakni dengan penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, Akselerasi transformasi digital, penguatan peran perbankan dalam perekononian nasional, serta penguatan pengaturan perizinan dan pengawasan.

Senada dengan pernyataan Gubernur , Direktur Bank Presley Hutabarat juga berharap bahwa dari pertemuan hari ini akan didapatkan Konsep ataupun langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peuhan modal inti BPD sesuai dengan POJK nomor 12/POJK.03/2020.

Roadshow kemudian ditutup dengan penyerahan Cinderamata oleh Sekretaris Daerah Provinsi Fahrizal Darminto selaku Komisaris Utama Bank kepada Kedagri, OJK, dan Asbanda. (Dinas Kominfotik Provinsi )

 44 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

INDEKS BERITA

Tagged