Gubernur Lampung Ajak Seluruh Pimpinan Daerah dan Stakeholder Tingkatkan Modal Bank Lampung

Gubernur Lampung Ajak Seluruh Pimpinan Daerah dan Stakeholder Tingkatkan Modal Bank Lampung
Roadshow Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terkait Pemenuhan Modal Inti BPD
BANDAR LAMPUNG PROV LAMPUNG

Bandar , (LV) –

Gubernur Arinal Djunaidi gajak seluruh pimpinan daerah, pemegang saham, stakeholder, dan seluruh pemangku kepentingan untuk ingkatkan modal inti Bank jadi Rp3 triliun di tahun 2024, agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal Djunaidi dalam Roadshow Keterian Dalam Negeri (Kedagri) Terkait Peuhan Modal Inti BPD Sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang dilaksanakan di Ballrom Hotel Novotel, Bandar, Kamis (10/6/2021).

Atas nama Pemerintah Provinsi , yambut baik dan gapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang dinilainya merupakan upaya untuk ingkatkan daya saing dan peran dari Bank .

urut Gubernur, Bank adalah perusahaan milik masyarakat yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sektor jasa perbankan. Di sisi lain Bank juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tentunya kita semua sebagai pemilik dari Bank ginginkan Bank ini dapat memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan jadi salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, baik berupa investasi dan produksi, dalam rangka dorong pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah tercinta kita ,” jelas .

BACA JUGA:  Cek Penerapan Prokes di Sekolah, ini Yang di Lakukan Babinsa

Untuk itu, apa yang jadi amanah dari OJK tentang kewajiban Bank dalam meuhi modal inti sebesar Rp3 Triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024 memang perlu jadi agenda serius untuk didalami bersama.

“Untuk itu, saya selaku PSP gimbau kepada Seluruh Pimpinan Daerah beserta seluruh OPD untuk bersungguh-sungguh dukung peuhan setoran modal tersebut baik melalui penganggaran setiap tahun dalam APBD/ APBDP masing-masing pemerintah daerah atau melalui penyetoran kembali seluruh dividen yang diterima sebagai setoran modal pada Bank ,” ujar .

juga gharapkan dukungan dan peran dari DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota se-Provinsi dan Komisi yang membidangi Keuangan dan Anggaran untuk dapat berkenan membantu Bank dalam hal penambahan penyertaan modal daerah kedalam Modal Saham.

BACA JUGA:  Rindam XII/Tpr Ajak Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih

Dalam kesempatan yang sama, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kedagri Budi Santosa gatakan bahwa Kedagri terus dorong Pemerintah Daerah untuk ingkatkan modal inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) nya jadi di atas Rp 3 triliun agar meuhi ketentuan OJK.

Dirinya gungkapkan bahwa modal inti Bank masih bisa ditingkatkan dengan dukungan seluruh pemegang saham, stakeholder, dan pemangku kepentingan.

“Untuk itu, seluruh pihak harus bersama-sama berkomit dalam ingkatkan modal inti Bank ,” jelasnya.

Setara itu, Wakil Ketua II Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Busrul Imam, gharapkan adanya dukungan penuh dari stakeholder Bank baik Pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan sehingga peuhan modal inti Rp. 3 Triliun ditahun 2024 dapat tercapai.

Sedangkan Advisor Koordinator Pengawasan Perbankan OJK Panca Hardi Suyatno jelaskan Bank Pembangunan Daerah sebagai bank umum di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam dukung pemerintah daerah dalam dorong perekonomian daerah dan ggerakkan pembangunan daerah.

BACA JUGA:  Roadshow Konsolidasi Nasdem Perkuat Langkah Kemenangan

Terkait perannya dalam dorng perekonomian daerah, BPD diharapkan dapat dukung ekonomi daerah yang berkelanjutan, dukung program pemerintah daerah salam pembanguna daerah san sejahterakan masyarakat.

Kemudian, pengelolaan APBD yang efektif, efisien, dan meuhi prinsip tata kelola yang baik, serta memberikan pelayanan publik yang andal.

Adapun strategi pembangunan BPD dalam jawab tantangan yang ada, BPD harus melakukan resolusi dan recovery pasca Covid-19, peningkatan peran BPD dalam perekonkomian daerah, penguatan struktur dan daya saing, serta perlu transformasi digital.

Berdasarkan data, hingga Desember 2020 dari total 27 BPD di seluruh Indonesia, tercatat baru 11 BPD yang memiliki modal inti di atas Rp 3 triliun, atau telah meuhi ketentuan modal inti minimum sesuai Ketentuan OJK. Di sisi lain terdapat, 16 BPD yang memiliki modal intinya di bawah Rp3 triliun. (Adpim)

 32 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

INDEKS BERITA

Tagged