Lampung Utara, lampung visual.com-
Dalam upaya melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara (Lampura) melakukan kunjungan dan koordinasi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0413 setempat.
Kunjungan para Komisioner KPU yang terdiri Aprizal Ria (Ketua) beserta anggota KPU lainnya (Yansen Atik, Mat Ahir dan Yudi Saputra) langsung disambut oleh Komandan Kodim (Dandim) 0412 Lampura, Letkol. Inf. Krisna Pribudi di ruang kerjanya, Kamis, (18/6/2020).
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Lampura, Aprizal Ria mengatakan, PDPB merupakan terobosan dari KPU-RI melalui Surat Edarannya nomor 181/PL.02.1-SD/KPU/II/2020 yang merujuk pada undang-undang pemilu no 7 tahun 2017 yang mewajibkan KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan PDPB dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta stakeholder lainnya termasuk jajaran TNI/Polri.
“Kedatangan kita selain bersilaturahmi dan berkoordinasi sekaligus meminta data anggota TNI yang telah memasuki usia pensiun ataupun anggota TNI yang baru untuk kita cocokkan dalam pendataan daftar pemilih,” terang Aprizal diamini oleh anggota KPU lainnya.
PDPB sendiri, lanjut Aprizal adalah upaya memvalidasikan DPT secara terus menerus untuk digunakan pada pemilu selanjutnya. “DPT merupakan hal yang krusial dalam pemilu. Kita tidak ingin terjadi kekisruhan perihal DPT saat menjelang pemilihan. Walaupun gonjang-ganjing nantinya ada tetapi setidaknya kita meminimalisirnya dari jauh-jauh hari dengan terus mengupdate secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Dandim 0412, Letkol. Inf. Krisna Pribudi menyambut baik atas kunjungan dan koordinasi yang dilakukan KPU. Dia bahkan mendukung langkah-langkah yang dilakukan KPU dalam upaya PDPB. “Kalo soal data anggota yang masuk usia pensiun maupun yang baru menjadi anggota TNI, itu ada di bagian personalia. Jadi silahkan saja nanti pihak KPU memintanya kebagian itu, pasti diberikan. Intinya kami jajaran TNI siap mendukung dan membantu tugas-tugas KPU sesuai dengan aturan dan perundang-undangan,” ucap perwira dua melati itu.
Penulis:(Andrian Folta)
577 kali dilihat
