Pansus LKPJ DPRD Menilai Ada Ketidak Sesuaian Anggaran Biro Adpim

DPRD LAMPUNG

Bandar Lampung (LV) – Pansus LKPj DPRD Lampung menilai ada ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Pemprov Lampung tahun anggaran 2020.

Contohnya, belanja alat protokol kesehatan seperti masker, handsanitizer, sabun, alat pengecek suhu tubuh yang semula dianggarkan dalam laporan, malah direalisasinya tidak belanja. Justru menggunakan anggaran Dinas Kesehatan.

“Inikan dilaporan ada belanja masker, nah ini yang mengadakan atau yang belanja Biro Adpim,” kata Anggota Pansus Made Bagiasa saat rapat LKPj di Ruang Rapat Komisi, Kamis (27/5).

Yudi Hermanto selaku Kabiro Adpim mengatakan, pihaknya tidak belanja alat prokes, melainkan mengajukan pengusulan pengadaan alat ke Dinas Kesehatan.

“Kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan itu termasuk alat prokes yakni masker, sabun cuci tangan, handsanitizer dan alat pengecek suhu tubuh,” kata dia.

Alat prokes tersebut disiapkan ketika gubernur dan wakil gubernur mengadakan kegiatan di lingkungan kantor gubernur.

Baca Juga:  Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung : Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442/H

“Pengadaan alat prokes dinas kesehatan. Kami tidak belanja masker tapi kalau ada kegiatan misalnya menerima tamu, audiensi serta rapat di ruang utama gubernur  kita juga minta by telepon atau mengajukan keperluan tersebut ke dinas kesehatan karenakan tamu ada yang tidak pakai masker, rusak maskernya dan lainya,” ujar dia.

Sementara, Anggota Pansus Ketut Erawan menilai, bahwasanya kinerja Satga Lampung tidak baik karena  ruangan gubernur masih perlu disiapkan alat prokes ketika rapat (seharusnya sudah disterilkan sebelumnya).

Baca Juga:  Puji Sartono Anggota DPRD Lampung Berjiwa Sosial dan Multi Talenta

“Gugus tugas ini berarti tidak baik kerjanya masa kantor gubernur masih  disiapkan alat prokes itu artinya ruangan  itu kan tidak steril berarti gugus tugasnya tidak benar kerjanya, bagaimana covid ini mau hilang  kalau gugus tugas tidak benar,” ujar dia.

Berdasarkan informasi yang didapat, biro adpim mendapatkan dana dari APBD murni sekitar Rp9 miliaran tetapi terkena recofusing sekitar Rp3 miliaran.

Realiasasinya sekitar Rp6 miliaran atau sebanyak 3,8 persen dengan silva sebesar Rp30 juta yang  terdiri atas anggaran perjalanan dinas, sewa kendaraan, belanja modal komputer, belanja dokumentasi, pegawai lembur serta alat tulis kantor (ATK). (ang)

Baca Juga:  Pansus LKPJ Made Bagiasa Nyatakan Rapat LKPJ Telah Usai

 60 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tagged