Lampung Utara, lampungvisual. com
Pemerintah Kabupaten Lampung melalui Dinas Sosial telah melaksanakan pelatihan terhadap 23 kecamatan bagi operator yang akan melakukan Verifikasi dan Validasi data terhadap warga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan pemerintah pusat.
“Ya kita telah melatih semua operator di 23 kecamatan baik itu operator desa maupun kelurahan untuk melaksanakan Verifikasi, ” Kata Kepala Dinas Sosial Lampura M. Erwinsyah, Selasa (26/2/2019)
Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data sesuai keadaan dimana bersangkutan yang akan diusulkan menerima bantuan, lanjut Erwin pihaknya juga melibatkan berbagai tokoh dan elemen masyarakat disana. Guna menentukan mereka yang pantas menerima bantuan sosial itu, bukan seperti selama ini banyak dikeluhkan warga disana.
“Pemerintah Daerah kali ini tidak main-main dengan ini, jadi mereka yang dianggap sudah tidak pantas menerima akan langsung dicoret dan diganti kepada lebih membutuhkan. Tapi ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, harus melalui proses dan mekanisme dianjurkan. Sehingga tidak dapat langsung jadi, ” jelasnya.
Ia menjelaskan setidaknya membutuhkan waktu dalam perbaikkan data itu satu-dua tahun lamanya. Karena harus melalui proses dan prosedur sebagaimana dianjurkan pemerintah dalam hal ini Kemensos-RI. Dan kepala daerah sendiri sangat konsen terhadap hal demikian, bila sampai ada yang salah sasaran atau bahkan pemotongan akan dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi ini salah satu program kerakyatan yang diusung Bupati, dalam periode kedua kepemimpinannya disini. Sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan dapat tersentuh bantuan pemerintah. Jangan sampai ada yang bermain, jangan salahkan bila nanti akan ada hukuman dikenai, ” Pungkasnya.
Berdasarkan data KPM di Lampura, saat ini sasaran PKH mencapai lebih dari 50.000 orang. Sementara keluarga miskin yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial pemerintah berjumlah 60.000 orang lebih.
Penulis : Andrian Folta
Editor : Susan
1,222 kali dilihat
