Lampungvisual.com (LV) – Dianggap sebagai respon atas keluhan masyarakat mengenai kelangkaan serta kenaikan minyak goreng. Pemerintah Pusat di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan masyarakat segera mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Selasa. (12/04/2022).
Tepat pada Kamis (7/4/2022), Presiden Joko Widodo melakukan launching Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng di Pasar Angso Duo, Kota Jambi.
Penyaluran BLT minyak goreng sendiri akan dilakukan serentak di total 83 kabupaten/kota yang terdiri dari 42 kabupaten/kota yang sebelumnya sudah menjadi daerah salur Pos Indonesia saat penyaluran bansos sembako, dan limpahan 41 kabupaten / kota lainnya dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terkendala saat penyaluran.
“Nilainya Rp 100 ribu, dan nantinya akan diterimakan langsung tiga bulan April, Mei, Juni. Sehingga yang akan diterima oleh KPM sebesar Rp 300 ribu. Melalui bantuan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban keluarga kurang mampu dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk kenaikan harga minyak goreng,” kata Sekjen Kementerian Sosial Harry Nikmat saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Angso Duo Jambi, Kamis (7/4).
Sekjen Kementerian Sosial Harry Nikmat menjelaskan Bantuan Langsung Tunai Minyak goreng ini merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi. Dengan koordinasi melalui Kementerian Sosial BLT minyak goreng akan diberikan 20,65 juta KPM, yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT Kartu Sembako dan 1,85 penerima yang tidak menerima BPNT.
Sekjen Kemensos Harry Hikmat menambahkan Kemensos akan melakukan upaya verifikasi setiap bulan untuk menjamin validitas dan reabilitas data tersebut. “Kemensos sudah melakukan upaya verifikasi dan validasi secara terus menerus. Kalau dulu minimal dua tahun sekali, sekarang setiap bulan Mensos menetapkan DTKS sesuai hasil update terbaru dan itu sudah name by address dan sudah padan dengan data Dukcapil untuk NIK dan nomor KK,” imbuh Harry.
Ia menambahkan sementara saat ini pengendalian harga minyak goreng juga terus diupayakan oleh pemerintah, salah satunya dengan pengendalian harga eceran tertinggi dipasaran, pengendalian juga memperhatikan kelangsungan usaha para pedagang minyak dan dicari paling solutif agar tidak membebani masyarakat.
Dari informasi yang dihimpun, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, program ini nantinya masuk dalam rumpun bansos pangan Kementerian Sosial dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BPTKLWN) oleh TNI/Polri.
“Khusus penyaluran melalui TNI/Polri kemungkinan bisa dilakukan mulai minggu depan usai revisi dokumen teknis selesai. Kami Rakor teknis untuk revisi dokumen, teknis administrasi, mulai pedoman umum, dokumen pelanggaran, dan lain-lain. Target minggu depan selesai dan mudah-mudahan langsung bisa disalurkan TNI/Polri,” kata Susi dalam konferensi pers BLT Minyak Goreng, Jumat (8/4).
Masih dikatakan Susi, Program BLT minyak goreng di rumpun BTPKLWN, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi teknis dengan TNI/Polri yang menyalurkan. Rakor juga dilakukan bersama Kemenkeu dan K/L terkait untuk mendorong percepatan penyaluran BLT. “Program BLT minyak goreng harus tersalurkan pada Ramadan. Paling lama 1 minggu sebelum Idul Fitri. Artinya kedua program ini harus betul-betul cepat disalurkan,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Djoemadi, mengatakan dipercayakannya PT Pos Indonesia untuk kembali menyalurkan bansos minyak goreng ini, merupakan sebuah amanah dan sekaligus kepercayaan yang harus dipertahankan.
Berbekal data dan jejak rekam pengalaman dalam menyalurkan bantuan sosial serta capaian target yang bagus, PT Pos Indonesia bertekat akan menyelesaikan target penyaluran bansos minyak goreng kepada 20 juta 650 ribu KPM, sebelum hari raya Idul Fitri.
“Ya ini tantangan lagi, di bulan Ramadan apalagi ya. Tapi karena arahan Presiden agar bantuan ini dapat diterima KPM secepatnya untuk membantu kebutuhan saat puasa maka target kami semoga bisa kami selesaikan sebelum hari raya Idul Fitri nanti. Terhitung dari hari ini setidaknya kami juga memiliki waktu tiga minggu untuk menyalurkan bantuan ini,” katanya.
Terkait jumlah bantuan yang akan diterima oleh para KPM nanti, Faizal menjelaskan jumlahnya yakni Rp 500 ribu. Jumlah tersebut terdiri atas Rp 300 ribu dari akumulasi tiga bulan bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya Rp 100 ribu per bulan dan Rp 200 ribu dari bantuan sosial sembako untuk bulan April.
Tantangan penambahan jumlah KPM dari sebelumnya 18,8 juta menjadi 20,6 juta juga membuat PT Pos Indonesia akan mengubah strategi penyaluran. Meski penyaluran bansos sembako dan bansos minyak goreng ini tetap akan menggunakan tiga metode yakni penyaluran door to door , penyaluran melalui komunitas, dan penyaluran melalui Kantor Pos.
“Strateginya nanti sedikit berubah, jika yang kemaren kita menyelesaikan penyaluran untuk wilayah yang susah seperti terpencil, terjauh, dan medan jalanan dikerjakan di akhir, pada penyaluran besok untuk wilayah tersebut akan disalurkan terlebih dahulu. Ini juga melihat karena warga di lokasi yang mudah dijangkau cenderung lebih cepat proses pembagiannya berdasarkan pengalaman kemarin. Sementara untuk tenaga penyalur jumlahnya kurang lebih sebanyak 13.000 petugas yang terdiri dari karyawan PT Pos Indonesia dan tenaga luar yang direkrut untuk penyaluran ini,” tambahnya. (R/YP)
396 kali dilihat
