“ Jadi kalau di kita ini, proses verifikasi harus dibenarkan terlebih dahulu, kemudian anggaran tersebut baru bisa digelontorkan. verifikasi ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu, untuk mencegah terjadinya kesalahan atau double. Jadi 5.500 orang ini benar-benar yang belum pernah menerima Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) ”, tuturnya.
Pasiter menambahkan, setiap penyaluran BTPKLW kepada masyarakat nantinya juga akan dipertanggungjawabkan oleh Kodim 0728/Wonogiri. “ Setiap satu orang kita mintai bukti penyerahan bukti tunai. Kalau 5.500 orang berarti kita harus melampirkan 5.500 bukti pertanggungjawaban bahwa itu benar-benar diterima dan tepat sasaran ”, tutupnya.
(Arda 72)
