Temui Wapres, Mahfud MD Laporkan Persiapan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua

Wapres Ma’ruf Amin menerima Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (09/06/2021), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta. (Foto: BPMI Setwapres)
JAKARTA

Jakarta, visual.com-
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin erima teri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (ko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (09/06/2021), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai pertemuan gungkapkan, ko Polhukam antara lain melaporkan genai persiapan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat serta kondisi keamanan di kedua provinsi tersebut dan rencana agar percepatan pembangunan kesejahteraan dapat segera terlaksana.

“Agar program-program yang sifatnya quick win dapat segera berjalan dan bisa segera guntungkan untuk kesejahteraan di Papua [dan Papua Barat],” ujar Masduki.

Masduki ambahkan, akan ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan rencana percepatan tersebut, khususnya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Tadi disepakati akan segera ada rapat lanjutan yang berkaitan dengan bagaimana supaya APBN untuk membangun kesejahteraan Papua [dan Papua Barat] itu segera direalisasikan. Jadi, Bappenas dan Keterian Keuangan akan segera dipanggil oleh Wakil Presiden untuk kepentingan itu,” ujarnya.

Kemudian hasil pembahasan tersebut, imbuh Masduki, akan diangkat di dalam forum Rapat Terbatas. “Apabila itu sudah terlaksana, maka tahap berikutnya insyaallah akan ada Rapat Terbatas yang akan dilaporkan ke Bapak Presiden,” tambahnya. Seperti dilansir Sekretariat Kabinet via email:[email protected] Jum’at (11/06/2021).

Lebih lanjut Masduki memaparkan bahwa Wapres sangat memberikan perhatian penuh kepada kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Wapres juga berharap agar semua rencana terkait hal tersebut dapat segera direalisasikan.

BACA JUGA:  Temu Kangen, Mayjen TNI Joko Warsito Sambangi Markas SMSI

“Karena yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Papua [dan Papua Barat] bisa segera sejahtera,” ujar Masduki gutip pernyataan Wapres.

Sebagai informasi, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Presiden unjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah dalam tim tersebut. Sedangkan ko Polhukam Mahfud MD merupakan salah satu anggota Dewan Pengarah. Anggota Dewan Pengarah lainnya adalah ko Bidang Perekonomian, ko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ko Bidang Kemaritiman dan Investasi, teri Keuangan, teri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Presiden. Selain itu ada pula Ketua Harian yang juga merangkap anggota, yakni teri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Keppres, Dewan Pengarah bertugas gooordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.

Sebelumnya, saat yampaikan keterangan pers pada 19 Mei 2021 lalu, ko Polhukam Mahfud MD yebut bahwa kebijakan pemerintah secara umum di Papua dan Papua Barat adalah dengan tetap ggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, dan tanpa senjata.

BACA JUGA:  Aleg PKS Terima Aspirasi Wagub Papua Barat Terkait RUU Otsus Papua

“Pemerintah geluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidisi,” ungkap Mahfud.

Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya, antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan. Dipaparkan Mahfud, Dana Otsus di Papua diberikan sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang rencananya akan ditingkatkan jadi 2,2 persen.

Tak hanya itu, lanjut ko Polhukam, terdapat juga peluang politik khusus yang diberikan pemerintah dalam rangka afirmasi. Antara lain kebijakan bahwa gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua.

“Di luar Papua tidak ada ketentuan seperti itu, orang mana pun boleh jadi gubernur di mana pun. DPRD Papua itu juga diberi kuota bahwa 25 persen minimal itu harus orang asli Papua. Itu afirmasi,” tuturnya.

Di bidang pendidikan, terang Mahfud, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Program ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi orang Papua untuk masuk terbaik di Tanah Air.

“Orang Papua itu bisa masuk ke UI, ke ITB, ke UGM, UPI, Undip, Unhas dan seluruhnya, masuk dapat jatah di situ dengan sekadar rekodasi dan punya syarat formalitas lulusan SMA formal. Itu kemudian dapatlah di situ masuk tanpa ikut tes yang umum karena diberi jatah program Saudara Papua atau kita yebutnya Adik Papua,” ujarnya.

BACA JUGA:  Larangan Mudik, Doni Monardo Minta Unsur di Daerah Tak Terlambat Lakukan Pengetatan Mobilitas

Dalam hal kesempatan untuk bekerja di pemerintahan, tutur Mahfud, Presiden juga sudah egaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik keterian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja.

“Di kantor-kantor pemerintah, saya cek juga ke KePANRB, juga sudah membuat kebijakan rekrut pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus untuk memberi [kesempatan] kepada orang Papua,” ujarnya contohkan.

Terakhir, terkait masalah keuangan, Mahfud egaskan bahwa anggapan bahwa kekayaan Papua diambil oleh negara hingga masyarakat Papua miskin dan tidak dapat bagian adalah tidak benar.

Berdasarkan data dari Keterian Keuangan yang disampaikan di rapat kabinet, ungkap ko Polhukam, pendapatan dari Provinsi Papua yang cakup pajak, bea cukai, dan lainnya, adalah sebesar Rp12,645 triliun, sedangkan belanja untuk Papua adalah Rp46,173 triliun. Setara Provinsi Papua Barat yumbang pendapatan Rp5,053 triliun, setara belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua Barat capai Rp19,203 triliun. (TGH/BPMI SETWAPRES/UN)

 52 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

INDEKS BERITA

Tagged