Wapres Dorong Peran Aktif Keluarga dalam Penanggulangan Stunting

Untuk mencapai target tersebut, Wapres meminta BKKBN agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sebab menurutnya percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga nonpemerintah, seperti dunia usaha, akademisi, dan juga lembaga swadaya masyarakat.

“Koordinasi ini penting karena penanganan stunting memerlukan kerja sama berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program/kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya tetapi diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting,” ujarnya.

Sebagai contoh, imbuh Wapres, penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik di suatu wilayah akan sangat membantu penurunan prevalensi stunting.

“Untuk pemerintah daerah, saya minta agar koordinasi antarsektor dikuatkan dan berbagai sumber anggaran dioptimalkan, untuk dapat memastikan layanan yang diperlukan betul-betul tersedia dan diterima oleh keluarga,” tuturnya.

Sementara itu, kepada para penyedia layanan di lapangan, Wapres meminta agar dapat memastikan bahwa layanan yang disediakan betul-betul diterima oleh kelompok sasaran dengan kualitas yang baik.

“Jangan sampai intervensi yang dilakukan menjadi salah sasaran, karena jika itu yang terjadi, berapapun alokasi anggaran yang diberikan, target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai,” ujarnya.

Terakhir, sehubungan dengan masih adanya pandemi COVID-19, Wapres berharap pelayanan kesehatan khususnya kepada anak dan ibu hamil dapat terus berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

“Saya ingin memastikan bahwa pelayanan gizi dan kesehatan terutama untuk anak dan ibu hamil tidak terhenti, agar sasaran penurunan prevalensi stunting dapat dicapai,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada acara yang mengusung tema “Keluarga Keren Cegah Stunting” ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan bahwa meskipun dengan ruang fiskal yang terbatas akibat pandemi, BKKBN tetap melakukan kegiatan intervensi penanganan stunting dengan tertib dan fokus.

“Dalam hal ini menyiapkan semua calon ibu dalam pelaksanaan terukur yang nantinya akan hamil harus dilakukan screening terkait dengan status nutrisinya. Agar nanti ketika hamil bisa hamil dalam keadaan sehat [dan] tidak melahirkan anak yang stunting,” paparnya.

Di samping itu, imbuh Hasto, BKKBN juga mengawal para ibu yang sedang hamil agar tidak terjadi kehamilan dengan pertumbuhan janin yang tidak sehat. Begitu juga mengawal setelah lahir, utamanya sampai seribu hari kehidupan pertama.

“Langkah penting yang juga sudah dilakukan BKKBN adalah melakukan pendataan keluarga di tahun 2021 sebanyak 71.856.849 KK [kepala keluarga]. Alhamdulillah sudah terselesaikan pendataan sebesar 96,78 persen atau sebesar 69.542.868 KK. Data tersebut termasuk di dalamnya adalah KK dengan keluarga yang rawan atau risiko tinggi melahirkan anak stunting,” paparnya.