Buka Rapat Pleno Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Gubernur Arinal Berharap Hasilkan Program Kolaboratif dengan Sektor Pertanian dalam Arti Luas

Buka Rapat Pleno Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Gubernur Arinal Berharap Hasilkan Program Kolaboratif dengan Sektor Pertanian dalam Arti Luas
PROV LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG, (LV)-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Rapat Pleno Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung Tahun 2023 di Hotel Sheraton, Kamis (5/10/2023).

Gubernur berharap KDEKS Provinsi Lampung dapat menghasilkan program-program ekonomi dan keuangan syariah yang berkolaborasi dengan sektor pertanian dalam arti luas.

Rapat Pleno ini merupakan tindaklanjut arahan Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin pada acara Pengukuhan KDEKS Provinsi Lampung tanggal 28 Agustus 2023 yang lalu yaitu untuk segera menyusun program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah dan terukur.

Gubernur Arinal yang juga Ketua KDEKS Provinsi Lampung dalam sambutannya mengatakan pembentukan KDEKS Provinsi Lampung merupakan langkah strategis dan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Menurutnya, potensi pengembangan produk dan jasa syariah cukup besar di Provinsi Lampung, seperti adanya perbankan syariah pada BUMD, pemberdayaan ekonomi UMKM dan koperasi syariah, penginapan konsep syariah, dan sebagainya.

Baca Juga:  Sekdaprov Fahrizal Darminto Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus TP Sriwijaya Provinsi Lampung Periode 2023-2028

“Dengan terbentuknya KDEKS Provinsi Lampung, maka tinggal merajut apa yang sudah dilakukan sebelumnya agar kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Provinsi Lampung makin berdampak luas dan nyata,” ujarnya.

Gubernur Arinal menegaskan bahwa merumuskan program kerja KDEKS, hendaknya dikaji dan digali potensi ekonomi keuangan syariah yang unggul.

Ia juga mengingatkan agar KDEKS Provinsi Lampung dapat menghasilkan program-program ekonomi dan keuangan syariah berkolaborasi dengan sektor pertanian dalam arti luas.

Gubernur Arinal menyebut bahwa sektor pertanian merupakan penyangga utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

Ia mengatakan pembangunan pertanian sangat terkait dengan ekonomi syariah karena kekuatannya terletak pada sektor ekonomi riil, dan peran vitalnya dalam mencapai hampir semua komponen tujuan syariah.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Alokasikan Rp 750 Miliar pada APBD 2023 Untuk Perbaiki Jalan

“Banyak potensi ekonomi dan keuangan syariah di sektor pertanian untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui pendekatan seperti halnya memperluas akses pembiayaan untuk pengembangan usaha,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Gubernur Arinal telah menginisiasi Program Desa Baznas yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, jika program tersebut dikolaborasikan dengan Program Kartu Petani Berjaya akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Selain sektor pertanian, Gubernur Arinal juga berpendapat bahwa sektor pariwisata sangat berpotensi dalam penguatan program-program ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung.

“Makanan halal, fashion muslim, wisata halal, merupakan bentuk-bentuk dari penerapan ekonomi syariah. Apabila ini dikembangkan dengan baik, maka laju ekonomi dan keuangan syariah kian pesat. Pada akhirnya, kualitas ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung juga akan semakin baik,” tegasnya.

Gubernur Arinal berharap rapat pleno ini dapat menghasilkan perumusan program kerja yang dapat segera diimplementasikan, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah, sehingga langsung bersentuhan dan dapat diterjemahkan oleh masyarakat.

Baca Juga:  Gubernur Arinal bersama Bupati Umar Ahmad, dan Vice President PT SGC Purwanti Lee Kunjungi Situs Purbakala Las SengoQ di Tubaba

Ia berpesan kepada segenap jajaran KDEKS untuk membangun sinergi secara simultan bersama seluruh pemangku kepentingan, serta membangun integrasi dan keselarasan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung agar bergerak seirama dalam mendorong program pembangunan Nasional.(Adpim)