BANDARLAMPUNG, (LV)
Sekompak sejawat penyelenggara Pemilu unsur pelaksana: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku unsur pengawas juga bergempita hitung mundur 365 hari jelang pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden dan wakil presiden (Pileg-Pilpres) 14 Februari 2024.
Jika KPU RI, 38 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia menggelar Peluncuran Kirab Pemilu 2024: Menuju Satu Tahun Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024, bertema Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa, serentak nasional termasuk di Lampung, Selasa 14 Februari 2023 lalu.
Countdown senada, Bawaslu RI, 38 Bawaslu Provinsi, dan 514 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia juga menghelat Apel Siaga Pengawasan: Satu Tahun Menuju Pemilu 2024, serentak nasional pun di Lampung, hari yang sama.
Didahului dengan Apel Siaga Pengawasan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Lampung sepanjang Selasa pagi hingga siang lalu itu, Bawaslu Lampung memuncakinya dengan Apel Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 di Provinsi Lampung.
Sekaligus dirangkai Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif antara Bawaslu Lampung dengan Ormas/OKP/LSM di Lampung, pada
perhelatan yang dilangsungkan di Meeting Room Lt 5, Hotel Radisson, Jl Teuku Umar 1, Kedaton, Bandarlampung, Selasa malam.
Per rundown, usai MC hijabers memandu acara yang baru dimulai pukul 20.23 WIB, diawali lafaz basmallah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa dipimpin staf Bawaslu Lampung Reza Fahlevi, dilanjutkan Launching Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif JARIMU AWASI dan Posko Kawal Hak Pilih, digenapi tayangan video teaser seputar aplikasinya.
Khusus Posko Kawal Hak Pilih, disediakan layanan digital, bagi masyarakat yang belum masuk daftar pemilih setelah coklit, cukup dengan scan barcode di laman Bawaslu.
Setelahnya barulah sahibul hajat, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar, naik podium. Pidato pria dikenal santun, punya vibrasi khas mengayun ini pun bikin kagum.
Mengawalinya dengan ucapan terima kasih atas kehadiran tetamu undangan, Iskardo bilang Apel Siaga Pengawasan itu dihelat serentak se-Indonesia, sejak pagi hari di 514 kabupaten/kota sampai dengan malam itu.
“Malam ini kita review ingatan kita, Pemilu tak lama lagi. Hitung mundur dalam satu tahun pada 14 Februari 2023 menuju 14 Februari 2024, jadikan ini hal yang gugah kita bahwa hari Pemilu sebentar lagi. Apalagi di Lampung yang orang ketahui dinamika politiknya cukup tinggi. Kita harus kompak dan semangat,” ujar Iskardo.
Dan seiring perkembangan zaman serba digital dewasa ini, seperti tak terelakkannya Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0, dari itu Bawaslu dari tahun ke tahun juga terus berbenah lakukan upgrade terbaiknya atas seluruh piranti teknis, sumber daya, pun lain-lain fasilitasi pengawasan Pemilu.
“Jangan heran bila bapak ibu lihat Bawaslu saat ini terlihat lebih kekinian menyesuaikan perkembangan zaman. Hingga kami sampai tiba saat ini juga ikut deklarasikan “JARIMU AWASI Pemilu” ini yang merupakan ikhtiar Bawaslu untuk dapat terus mendekatkan diri dengan masyarakat,” ujar Iskardo P Panggar, mengkonfirmasi perubahan revolusioner di tubuh institusinya itu.
Kelahiran 16 September 1979, pernah Ketua OSIS SMPN 1 Bahuga Way Kanan 1992-1993, selang satu dekade berikut, sama periode jadi Kepala Divisi Kebijakan Publik Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) dan Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Keluarga Besar Mahasiswa (Kabama) Way Kanan 2001-2003, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PCNU Way Kanan 2010-2015, dan Dewan Penasehat PC Ansor Way Kanan 2014-2018 ini menandaskan, Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya bagi lapisan masyarakat untuk saling awasi Pemilu bersama-sama.
“Saat ini dan menjadi bagian perubahan di tubuh Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, dengan belajar dari pengalaman sulitnya pembuktian hukum dugaan kecurangan atau pelanggaran Pemilu dan pilkada masa lalu yang semua serba katanya, katanya. Kini dalam peraturan terbaru, dipermudah, masyarakat bisa melaporkan kepada kami bila menemukan baik dugaan atau indikasi kecurangan atau pelanggaran Pemilu tanpa harus mendeklarasikan dirinya. (Bagi kami) sebagai informasi awal. Kemudian nanti berdasar informasi awal ini Bawaslu segera menindaklanjuti. Kami juga lakukan cek fakta. Jangan takut lapor,” lugas Iskardo.
Terkait ranah, mantan anggota periode 2003-2008 dan satu setengah periode Ketua KPU Way Kanan 2008-2017, anggota cum Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubtarga) Bawaslu Lampung 2017-2022 mengintensi, selain awasi Pemilu, Bawaslu memiliki tugas menjaga hak pilih rakyat di seluruh negeri.
“Namun seperti kita ketahui, tidak semua orang bisa memilih karena masih ada yang belum punya KTP elektronik (e-KTP). Untuk itu Bawaslu ingin memastikan pada Pemilu ini seluruh masyarakat Indonesia khususnya Lampung semua punya hak pilih,” wantinya.
Bawaslu berharap support, kerja sama yang baik semua pihak demi sukseskan pesta demokrasi khususnya awasi Pemilu 2024.
“Ini momentum bersama, bergotong royong untuk memastikan semua punya hak pilih, ini merupakan ikrar kita bersama. Dengan guyubnya kita punya kesatuan tidak bisa digoyahkan, adanya Mou Bawaslu Lampung dan stakeholders juga dapat mendorong Pemilu berjalan dengan maksimal,” ulasnya.
Penghujung pidato, diingatkan Iskardo, waktu 360-an hari kedepan tak terasa. Bahkan selintas, kontestasi Pemilu 2024 seperti akan terjadi esok. “Kami yakin Provinsi Lampung akan tetap guyub dan aman dalam bingkai kesatuan. Kami ajak, mari kita bersama satukan niat wujudkan Pemilu yang bermartabat,” ucap dia.
Diwarnai pantun, Iskardo juga memandu hadirin melantangkan Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas Tahun 2024 di Provinsi Lampung. Bunyinya?
“Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas Tahun 2024 di Provinsi Lampung. Satu, mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dua, berkomitmen mendukung Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa Hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang,” pandu Iskardo.
Setelah itu, Iskardo menandatangani MoU dimaksud dengan utusan LSM Lampung Democracy Studies (LDS) dan Ketua PW Pelajar Islam Indonesia (PII) Lampung, Aldin.
Dengan penandatanganan MoU tersebut, Iskardo mengafirmasi, hingga 14 Februari 2023 tercatat telah ada 49 lembaga baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas), Ormas Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan lembaga independen nonpartisan lain yang terakreditasi sebagai lembaga pemantau Pemilu 2024, di Lampung.
Ke-49 lembaga multisektor ini jadi jejaring mitra Bawaslu Lampung yang maraton uber tunai mandat konstitusi, dalam taja profetik penyelenggaraan pengawasan Pemilu, di tapak pengawasan partisipatif (wastif) melalui pelibatan luas masyarakat sipil.
Selain, pengawasan melekat (waskat) seluruh tahapan pelaksanaan umum/teknis Pemilu, oleh jajaran internal dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan PKD, hingga pascapemilu.
Untuk wastif ini, Bawaslu RI pun Bawaslu Lampung dapat disebut sukses raya. Secara eksplisit, Bawaslu RI pernah menyatakan pendaftaran lembaga pemantau pemilu masih dibuka hingga H-7 pencoblosan Pemilu 14 Februari 2024.
Data kinerja, penguatan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu, terus Bawaslu palu lewat peningkatan konsolidasi intensif juga berkala. Berkala ini penting, bertujuan mulia: membahas desain besar pemantauan pemilu, konsolidasi dan penyamaan persepsi alat kerja pemantauan, serta penguatan kerja sama sinergis Bawaslu dengan lembaga pemantau Pemilu.
Poin penguatan misal dengan penguatan pendidikan politik, pemantauan tahapan dan isu krusial, serta penyediaan data riset.
Dari itu, terhitung sejak Bawaslu RI resmi meluncurkan Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 sebagai sarana layanan tugas pemantauan Pemilu khususnya yang berkait dengan Bawaslu pada 10 Juni 2022, atau empat hari sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai 14 Juni 2024, seterusnya Bawaslu juga banjir pendaftar dan mengakreditasi lembaga pemantau Pemilu tingkat nasional pun unsur Bawaslu di daerah, dimana misal (data lama) ada 20 lembaga skala nasional telah terakreditasi per 7 September 2022.
Perinci abjad, yakni Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Korps HMI Wati (Kohati), Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI), dan Netflid Indonesia.
Lalu, Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pijar Keadilan, Pusat Peduli Keadilan Rakyat (PKR) dan Pemuda Muslimin Indonesia (PMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Poros Sahabat Nusantara (POSNU), Progressive Democracy Watch (Prodewa), Rumah Pemberdayaan Indonesia, dan Lembaga Visi Nusantara (Vinus).
Pada September 2022, setotal 193 lembaga pemantau Pemilu telah berkoordinasi ke Bawaslu di semua jenjang, 157 di antaranya taraf konsultasi, 16 di antaranya mendaftar di Bawaslu Kabupaten.
Prinsipnya, “Bawaslu sambut baik isu yang jadi fokus pemantauan lembaga-lembaga pemantau ini. Akses pemilu penyandang disabilitas, politisasi SARA, korupsi, politik uang, hoaks, literasi digital, netralitas ASN dan TNI/Polri. Isu-isu yang belum jadi fokus pemantauan, pemilu-pemilu terdahulu,” ujar siaran pers Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja surprise, kala itu.
Rahmat Bagja sebut, eksistensi pemantau pelini fokus isu krusial itu diharap mampu perbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu.
Halnya dengan Lampung, dari hasil capaian konsolidasi wastif oleh Bawaslu Lampung, mampu menggandeng 49 lembaga mitra, alias bertambah 22 lembaga dari semula 27 lembaga per data keterangan Iskardo pada pidato pembukaan agenda Pengembangan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 di Hotel Grand Tulip Springhill, Bandarlampung, pada 4 Oktober 2022 lalu.
Saat itu, agenda yang juga turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua KPU Lampung Erwan Bustami itu, digelar guna meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat pengawasan tingkat Provinsi Lampung menghadapi Pemilu 2024.
“Dengan sinergitas KPU-Bawaslu, maka penyelenggara di Lampung diharapkan mampu menjadi laboratorium dan contoh bagi provinsi lain bagaimana membangun sebuah demokrasi yang baik,” ujar Iskardo kala itu.
Bawaslu Lampung juga termonitor rajin berkirim “surat cinta” ke parpol peserta Pemilu bahkan sejak saat masih berstatus calon. Ingatkan segala sesuatu, terutama setiap kali terbit beleid Peraturan Bawaslu.
Secara kritis konstruktif, berbeda dengan pengalaman praktis sebelumnya, ini sesuai dengan marwah baru “cegah, awasi, tindak” yang me-ruh-i tata laksana kinerja struktur pengawasan Pemilu oleh Bawaslu saat ini.
Dan masih dari lantai 5 Radisson, usai foto bareng Iskardo, duta LDS, dan Ketua PII Lampung, salah satu Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) asal Lampung Diana, memandu diskusi menghadirkan narasumber tunggal, akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), Budiharjo.
Eks Ketua KPU Bandarlampung 2003-2008 ini mempresentasikan materi Strategi dan Metode Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis, Luber dan Jurdil. Budi mengupas tuntas tiga pendekatan klasik: preemptif, preventif, dan represif.
Diwarnai sesi interaktif, dari dua penanggap yakni Ketua PII Lampung, Aldin, dan aktivis PC GMNI Bandarlampung, Ikhwanul Mulia, tersarikan harapan besar agar kerja-kerja pengawasan, selain kerja-kerja pendidikan politik dan juga sosialisasi Pemilu, terus dibumikan selain dibunyikan.
Komentar soal “jangan kebanyakan rapat di hotel”, justru kompak digenapi baik oleh Iskardo sendiri, maupun oleh Ketua KPU Lampung Erwan Bustami, saat didaulat Diana untuk balik menanggapi.
Iskardo, menggunakan diksi “egaliter” demi melukiskan upaya Bawaslu Lampung yang telah mengusulkan ke Bawaslu RI untuk memprogramkan pemodelan sosialisasi program pengawasan Pemilu dengan misal, kongkow di kedai kopi atau gubuk pak tani.
Pun Erwan Bustami, meminta publik untuk pula melihat bagaimana perjuangan jajaran KPU sepanjang pelaksanaan tupoksinya sejak tahapan pendaftaran peserta Pemilu hingga tahapan coklit saat ini, di daerah-daerah dengan tingkat kesulitan medan yang tinggi, seperti di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.
“Tidak semua di hotel,” tangkis Erwan datar, mengilustrasikan bagaimana Pantarlih, petugas yang dibentuk PPS/PPLN untuk lakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, lakukan pencocokan dan penelitian (coklit), datangi langsung pemilih, pun bertemu medan sulit demi laksanakan coklit serentak kini, seperti harus datangi warga di pulau-pulau terpencil.
“Pantarlih (Panitia Pendaftaran dan Pemutakhiran Pemilih) kami, di Lampung saat ini terdapat 25.657 petugas Pantarlih bekerja siang malam demi apa, demi untuk memastikan partisipasi politik rakyat tadi. Kalau semua terlibat, sangat bermanfaat. Harapannya, kita tidak boleh apatis, harus optimis menghadapi Pemilu 2024,” ulas dia.
Menanggapi saat jarum jam menunjukkan pukul 21.50 WIB, Erwan Bustami awalnya menjelaskan soal tingkat partisipasi politik rakyat dalam Pemilu. Dimana, catatan dia, pihaknya selaku unsur pelaksana Pemilu berkepentingan besar agar seluruh rakyat Indonesia termasuk Lampung dapat aktif terlibat dalam semua proses tahapannya.
Menilik persentase partisipasi politik rakyat pemilih yang cukup tinggi, 81 persen lebih pada Pemilu 2019, serta rerata 73,44 persen pada Pilkada 2020, dia menilainya secara kualitas seluruh proses tahapan tersebut dilingkupi pula dengan derajat partisipasi yang tinggi hampir di seluruh tahapannya.
“Ada lagi kalau kita cermati survei CSIS terkait komposisi generasi milenial dan gen Z sebagai jumlah pemilih terbesar pada Pemilu 2024, ini sekitar 54 persen ya dari total populasi. Artinya, dari situ terhadap penduduk kelompok usia 17-25 tahun ini, agenda kedepan pasti KPU akan melibatkan adik-adik mahasiswa dan pelajar ikut aktif mensosialisasikan Pemilu ini,” papar Erwan.
Pantauan, selain Ketua KPU Lampung Erwan Bustami “sorangan wae”, Iskardo P Panggar didampingi lengkap komisioner Bawaslu Lampung, yakni cum Koordinator Divisi (Koordiv) SDM dan Organisasi, Imam Bukhori; cum Koordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Karno Ahmad Satarya; cum Koordiv Humas, Data dan Informasi (Datin), Muhammad Teguh; cum Koordiv Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Suheri; cum Koordiv Penanganan Pelanggaran, Tamri; serta cum Koordiv Penyelesaian Sengketa, Hermansyah.
Dan, komandan internal jajaran yang sehari-hari berkantor di Jl Pulau Morotai 89, Way Halim Bandarlampung, Kepala Sekretariat Bawaslu Lampung, Widodo Wuryanto; plus Kabag Administrasi, Mimi Abriyani; Kabag Hukum, Humas dan Datin, Indra Darmawan; Kabag Pengawasan, Raja Monang Silalahi; sejumlah staf sekretariat antara lain Desti Aryani, dan staf pengawasan Ricky Ardian.
Hadir, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Lampung, Ganjar Jationo; Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Lampung Pdt. Samuel C. Sitompul, mewakili Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung, M Bahruddin; dan utusan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), Achmad Nyerupa.
Serta, Alumni SKPP Bawaslu Lampung sejawat Diana, puluhan pimpinan OKP, LSM/LPSM, dan organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus PTN/PTS se-Lampung. Seperti dari GMNI, BEM Unila dan BEM UBL.
Sedangkan dari unsur pimpinan/perutusan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 tingkat provinsi terpantau hadir dari parpol nomor urut 2 utusan DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Lampung, nomor urut 3 hadir utusan DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Lampung.
Lalu, parpol nomor urut 4 hadir Wakil Sekretaris DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Lampung Bambang Purwanto, nomor urut 5 hadir utusan DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Lampung, nomor urut 7 hadir utusan DPW Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Lampung, nomor urut 8 hadir utusan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung.
Lanjut, dari parpol nomor urut 10 hadir Wakil Ketua Bidang OKK cum Ketua Bappilu DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Lampung Muzzamil, nomor urut 11 hadir Bendahara DPD Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Lampung Doni Saputra, nomor urut 12 hadir utusan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung, nomor urut 13 hadir Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Lampung Jefri Trisanjaya.
Lalu nomor urut 14 hadir Wakil Kepala III dan Sekretaris Badan Hukum dan Pengamanan Daerah DPD Partai Demokrat Lampung, M Tomi Samantha dan Chairuddin, nomor urut 15 hadir fungsionaris DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Lampung John Edward, nomor urut 17 hadir Kepala Sekretariat DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung Agus Saputra, nomor urut 24 hadir fungsionaris DPW Partai Ummat Lampung, Taufik Hidayat.
Lainnya absen, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 1, Partai Buruh nomor urut 6, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) nomor urut 9, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) nomor urut 16.
Pembaca budiman, menilik data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Lampung di posisi tujuh nasional, dengan skor 64,41, separo buat masygul.
Namun, kuat kebul klasik “peraturan dibuat untuk dilanggar” seyogianya dapat didekap sedemikian rupa oleh kekuatan lambung kapal bernama guyub –meminjam istilah Iskardo P Panggar, untuk secara beradab tidak tergoda bisikan lancung dan ternoda niat untuk berlaku curang. Demi untuk dapat sandang status menang Pemilu.
Syahdan, demokrasi memang identik dengan bertengkar, legendaris sebuah ujaran. Tapi akan lebih keren aesthetic, tingkat dewa bahkan, apabila menang bermartabat, kalah pun terhormat, bukan?
Yang setuju, boleh kita selfie Salam Awas? [red/Muzzamil]
420 kali dilihat
