Lampung Timur, (LV) –
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lampung Timur, sikapi kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada 5 oknum LSM LP3K-RI yang di duga melakukan pemerasan terhadap Kepala Sekolah SMPN 3 di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, pada Selasa (7/12).
Ketika di temui oleh awak media, Usman selaku ketua DPC PWRI Kabupaten Lampung Timur menyampaikan prihatin atas kejadian yang menimpa rekan LSM tersebut.
“Saya turut prihatin atas hal tersebut, menurut saya hal ini terjadi bukanlah persoalan pemerasan namun dugaan adanya indikasi penyuapan terhadap oknum LSM LP3K-RI,” ujarnya.
Selain itu, Usman juga mempertanyakan jika memang benar Kepala Sekolah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku terkait penggunaan anggaran Dana BOS untuk pemeliharaan sekolah, mengapa harus takut dan merasa resah saat dikonfirmasi oleh LSM.
“Mengapa harus merasa takut atau resah, dan kenapa harus memberikan uang kepada LSM dan Wartawan, kalau memang apa yang telah dilaksanakan sudah benar-benar dan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar hukum,”ungkap usman.
Dalam hal ini, Usman selaku Ketua DPC PWRI yakin jika adanya penyelewengan penggunaan anggaran dana pemeliharaan yang dikeluarkan olej dana BOS sekolah, yang dilakukan oleh pihak para oknum kepala sekolah SMP, yang mana telah melaporkan lima orang anggota oknum LSM LP3K-RI kepada pihak kepolisian.
“pasti adanya, penyelewengan dana yang diduga guna untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan,” ujarnya.
Lanjut nya, Untuk itu pihak DPC PWRI Lampung Timur akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait pelaksanaan dan kegiatan atas kinerja oknum-oknum Kepala Sekolah diwilayah Kabupaten Lampung Timur.
“Kami akan bentuk tim investigasi dalam mendalami hal ini, jika ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana atau korupsi oleh oknum sekolah, pihak DPC PWRI Lampung Timur tidak segan akan melaporkan secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum,
Usman juga berharap kepada para penegak hukum agar bersifat netral dan tidak keberpihakan jika adanya nantinya benar adanya penyelewengan dana harus tindak lanjut,” tegas nya.
Penulis : Arliyan
