Jakarta (LV) –
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR akan melakukan pengawalan pengelolaan APBN, khususnya dalam program-program penanganan Pandemi Covid-19. Dia menegaskan, pengelolaan APBN harus berjalan efektif demi penyelamatan rakyat.
“DPR RI dapat memahami kebutuhan tambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat perkembangan Pandemi Covid-19,” kata Puan saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2020-2021 dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-76 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Menurut mantan Menko PMK ini, politik anggaran yang dilaksanakan DPR melalui Komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait diarahkan untuk meningkatkan kinerja APBN. Peningkatan tersebut, kata Puan, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran.
“Pemerintah agar dapat mengelola APBN yang semakin berkualitas dalam penanganan pandemi dan dampaknya, tetap dapat menjalankan pelayanan umum kepada rakyat, dan menjalankan program strategis nasional secara selektif dan prioritas,” tuturnya.
Dijelaskan Puan, pendapatan Negara mengalami tekanan akibat dampak Pandemi Covid-19 pada aktivitas perekonomian dalam APBN 2020 dan 2021. Belanja negara disebutnya mengalami tambahan kebutuhan anggaran untuk penguatan bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional.
“Hal tersebut mengakibatkan APBN bertumpu pada pembiayaan melalui utang, yang tidak dapat dihindarkan, dan juga telah memperoleh dukungan dari DPR RI,” ujar Puan.
“Dalam kondisi APBN yang demikian ini, maka tugas konstitusional DPR RI dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan bahwa APBN dipergunakan secara efektif dalam penanganan keselamatan rakyat dari pandemi baik secara kesehatan, ekonomi, maupun sosial,” sambungnya.
Puan juga mengingatkan agar belanja negara pada Kementerian/Lembaga memiliki kualitas yang baik dan ditandai dengan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Dalam pembahasan APBN 2022 yang masih berjalan, DPR akan memberikan perhatian pada upaya pemerintah dalam menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perkembangan pandemi.
“Sehingga pada tahun 2022 pemerintah tetap dapat fokus untuk menjalankan penanganan pandemi, agenda pembangunan prioritas, serta pelayanan umum, dan tidak melakukan refocusing berkali-kali yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas program pemerintah untuk rakyat,” terang Puan.
Pemerintah diingatkan agar Kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan. Hal tersebut, menurut Puan, menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha.
“Kapasitas APBN sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat aktivitas perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Ditambahkan Puan, DPR akan memberikan atensi pada upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Itu perlu dilakukan mengingat kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, sekaligus meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit.
“Dalam mengelola Pembiayaan Defisit APBN, DPR RI akan memastikan agar Pemerintah dapat menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan Undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang,” papar Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menyoroti pentingnya koordinasi dan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dalam mengurangi beban pembiayaan defisit APBN. Puan pun memberi apresiasi dan menyatakan mendukung upaya bersama Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dalam mengembangkan mekanisme kerja sama yang dapat meringankan beban pembiayaan, khususnya di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.
“DPR RI mendukung upaya Bank Indonesia dan Pemerintah serta otoritas jasa keuangan, untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi bauran kebijakan agar dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor riil,” ucap Cucu Bung Karno itu.
Dalam menghadapi ketidakpastian perkembangan Pandemi Covid-19, Puan meminta agar pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang antisipatif dalam menjaga Pemulihan Ekonomi dan Sosial. DPR sendiri akan terus melakukan fungsi pengawalan anggaran secara optimal meski ada keterbatasan akibat Pandemi Covid-19 agar tidak mengurangi ketajaman dan kedalaman pengawasan yang dilakukan.
“Fungsi Pengawasan DPR RI, difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan dalam menjalankan Undang-undang, kebijakan, program, kegiatan agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan rakyat di segala bidang,” sebut Puan.
Para wakil rakyat dipastikan melakukan kerja-kerja tanpa kenal lelah demi memastikan kebutuhan masyarakat terakomodir dengan baik. Puan menegaskan, kepentingan rakyat berada di atas segalanya
“Meski dengan berbagai perbedaan dan dinamika yang tinggi, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI tetap mengutamakan kerja bersama dalam mempersatukan rakyat,” pungkasnya. (R/YP)
538 kali dilihat
