PLN berkomitmen untuk turut menggerakkan roda perekonomian daerah melalui pengembangan UMK dengan memfokuskan pada program pembinaan, perizinan dan sertifikasi bagi masyarakat atau UMK agar dapat naik kelas
Jakarta (LV) — Pandemi yang melanda Indonesia sejak 2020 membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Begitu juga dengan usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapatkan banyak tantangan akibat krisis ekonomi yang melanda negeri ini.
Maka dari itu, PT PLN (Persero) pada rangkaian acara PLN TJSL Fest 2021 menghadirkan pembicara Creativepreneur dr Tirta Mandira Hudhi untuk membahas bagaimana mengembangkan UMK di tengah pandemi pada sesi webinar “Jadi UMK Pemenang di Era New Normal”, Rabu (17/11/2021).
Bagi dr Tirta, pandemi ini merupakan ujian bagi para pebisnis untuk menjadi nahkoda yang luar biasa. Karena dari krisis yang melanda dari beberapa waktu lalu menghasilkan pengusaha-pengusaha yang andal.
“Indonesia sudah 3 kali mengalami hal ini, pada 1998, 2008 dan 2021. Mereka yang dapat beradaptasi dengan cepat terbukti dapat bertahan dan mampu mengembangkan usahanya,” katanya pada acara Webinar PLN TJSL Fest 2021: Jadi UMK Pemenang di Era New Normal.
Selama pandemi Covid-19, dari pengamatan dr Tirta, banyak anak muda yang terjun ke usaha digital, serta penjualan e-commerce meningkat. Harusnya fakta tersebut bisa menjadi kesempatan bagi UMK untuk bisa mengembangkan usahanya.
“Bisnis selama pandemi bisa menjadi kesempatan atau bisa menghancurkan. Tergantung bagaimana Anda bisa mengatur keuangan dan kesehatan perusahaan dengan baik,” ujar dr. Tirta.
Agar dapat menjaga keberlangsungan usaha, UMK sebaiknya mulai mendata secara baik aset yang dimiliki dan belajar menghitungnya. Menurut dr. Tirta, hal tersebut sering dilupakan oleh UMK, sehingga mereka tidak tahu bagaimana perkembangan bisnisnya seperti apa.
“Tahunya modal, terus dagang, sudah itu saja. Bahkan dengan omset Rp 15 juta – Rp 25 juta per bulan harus sudah bisa menghitung itu. Untuk perusahaan sekecil apa pun itu sebaiknya harus dihitung,” ucapnya.
Selain manajemen keuangan, kelemahan UMK yang lain adalah malas mendaftarkan produknya ke Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena dianggap merepotkan atau kurang penting.
Dia mengatakan UMK harus sadar jika peraturan pada dasarnya bukan ingin membuat ribet, karena kalau tidak ada aturan maka orang akan berusaha seenaknya sendiri.
“HKI ini sangat penting, begitu juga SIUP. Solusi dari saya, Anda harus melibatkan diri sendiri dan mendatangi Disperindag dan Dinas UMK setempat dan minta pendampingan. Bisnis itu memang ribet, kalau tidak mau ribet ya jangan berbisnis,” jelasnya.
Sebagai perusahaan yang berkomitmen mendukung geliat roda perekonomian daerah melalui pengembangan UMK, PLN tengah memfokuskan pada program pembinaan, perizinan dan sertifikasi bagi masyarakat atau UMK agar dapat naik kelas.
Sebelumnya, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian untuk membantu UMK binaan BUMN, termasuk PLN, agar mendapatkan bimbingan dalam mendaftarkan HKI maupun sertifikasi untuk mengembangkan usahanya. (R/YP)
600 kali dilihat
