Gubernur Lampung Terima TPKAD Award Kategori Penyedia Akses Keuangan Sektor Pertanian

Gubernur Lampung Terima TPKAD Award Kategori Penyedia Akses Keuangan Sektor Pertanian
Provinsi Lampung Dinilai berhasil membentuk kelembagaan dan mendinamisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan sangat baik.
JAKARTAPROV LAMPUNG

Jakarta, (LV) —

Gubernur Lampung Arinal Junaidi, menerima TPAKD Award 2021, untuk katagori pelaksanaan program terbaik atas penyediaan akses keuangan disektor pertanian.

TPAKD Award diserahkan oleh Ketua Dewan Komusioner Otoritas Jasa Keungan (OJK), Wimboh Santoso, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional TPKAD, di di Ballroom Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (16 Desember 2021).

Provinsi Lampung Dinilai berhasil membentuk kelembagaan dan mendinamisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan sangat baik.

Selain Provinsi Lampung juga empat Provinsi lain yang menerima TPAKD Award yakni Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan sejumlah Kabupaten kota.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Sambut Baik Program "Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia" melalui Acara Jakarta Travel Fair 2023

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam sambutannya yang disampaikan Pelaksana Harian Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengatakan Rakornas TPKAD merupakan wujud nyata kebersamaan dalam pemulihan dalam Masa pandemi.

TPKAD lahir dari inisiasi dan diawali membentuk tim yang sangat penting bagi pemrintah darah dan pemakungku kepentingan dalam percepatan akses keuangan daerah dan mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan amsyarakat di daerah dalam upaya mencapai tingkat inlukasi keuangan 90 persen pada Tahun 2024 seperti yang ditetapkan Presiden.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Gelar Rapat Pembangunan ldan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Ketua Dewan Komusioner Otoritas Jasa Keungan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan, program-program Pemerintah Pusat dan OJK tidak ada artinya jika tidak bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

Wibah Santoso juga mengajak semua pihak kedepan mampu meningkatkan peran sektor keuangan lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat.

Salah satu indikasi bagaimana masyarakat bisa akses keuangan adalah inklusi 76,19 persen dan taget kita tahun 2024 adalah 90 persen. Tingkat literasi keuangan nasional di 2019 adalah 38,03 persen, kedepan akan dilakukan program yang lebih masif sehingga masyarakat bisa lebih paham dan tahu bagaiman memanfaatkan sektor kuangan dan melindungi dirinya sendiri. (R/YP).

 303 kali dilihat

Tagged