Lampung Utara,lampungvisual.com-
Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Lampung Utara (Lampura) sepakat akan berkunjung ke pemerintah pusat dalam waktu dekat, hal itu disepakati setelah adanya hearing atau dengar pendapatan terkait tuntutan 95 guru yang diterima PPPK melalui P1 atau lulus passing grade di gedung dewan setempat, Senin, (22/52023).
Setelah beberapa waktu lalu, melakukan unjuk rasa, akhirnya nasib 95 tenaga guru honorer yang mengklaim diterima P1 PPPK menemui titik terang. Setelah pihak eksekutif dan legislatif sepakat, memperjuangkan nasibnya ke pemerintah pusat. Dengan mendatangi langsung, bersama pihak terkait termasuk mereka yang direncanakan menerima SK pengangkatan disana.
“Itu hasil kesepakatan setelah rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), seperti Sekda, Bappeda, BPKA, BKPSDM, Inspektorat dan Dinas Pendidikan. Kita akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Lampura, Farouk Danial.
Sebab, menurutnya dalam Permendiknas No.39/2022 telah jelas bahwasanya mereka (95) tenaga guru yang lulus passing grade (P1) PPPK bisa langsung di SK-kan. Apalagi, didukung dengan pagu anggaran yang dialokasikan Rp12,6 miliar. Dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.
“Kemungkinan itu di perubahan (APBD-P), karena telah diplotkan disana oleh bagian keuangan (BPKA),” terangnya.
Sebab, kata dia, mereka (95) telah menunggu selama 3 tahun sejak tahun 2021 – 2023. “Insya Allah, itikad baik ini dapat terealisasi. Hingga nanti, kita lihat hasil pertemuan selanjutnya dengan pihak berwenang. Seperti Kemenpan-RB, Keuangan dan lainnya,” tegasnya.
Disisi lain, pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk jalan ke Ibukota guna menindaklanjuti aspirasi tenaga honorer yang mengklaim diterima PPPK melalui jalur P1 atau lulus passing grade.
“Kita siap mengawal aspirasi ini, sampai ke Jakarta. Sesuai hasil kesepakatan rapat tadi bersama Komisi 3, bapak Farouk dan Romli. Apapun hasilnya, akan kita terima dan mereka (95) dapat mendengarkannya langsung,” timpal Asisten III Bidang Administrasi Umum (Adum) Setdakab Lampura, Sofyan.
Sementara itu, perwakilan guru (95) Lampura, Suhanda berharap mereka akan segera diberi SK pengangkatan tenaga guru dari jalur PPPK. Oleh karena itu meminta agar kran moratorium pengangkatan dapat dibuka.
“Kalau masalah penempatan, kita serahkan kepada pemerintah. Namun yang diminta tolong buka kran pengangkatan, berapapun itu kami siap menerima,” ujarnya.
Sebelumnya, puluhan guru honor yang tergabung dalam forum tenaga honorer diterima jalur P1, P3K Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun 2021 melakukan orasi dengan turun kejalan, Jumat, 5 Mei 2023. Selain mendatangi legislatif, mereka juga kembali ke eksekutif tepatnya di halaman Kantor Pemkab Lampura untuk kembali menyuarakan isi hatinya.
Tampak pengeras suara diangkut oleh kendaraan pickup dan motor – motor mengiringi pahlawan tanda jasa itu yang telah mengabdikan diri terlama di sana sampai beberapa dekade. Bahkan diantaranya ada yang tinggal menunggu beberapa tahun saja pensiun.
Sehingga mereka rela berpanas – panasan, selain itu diantaranya sedang mengandung. Mereka tetap berupaya mempertanyakan haknya. Setelah sebelumnya juga melakukan aksi yang sama, namun sampai dengan saat ini belum juga membuahkan hasil.
Meski, berdasarkan penuturan mereka telah ada regulasi mengaturnya. Termasuk, masalah penggajian sehingga menilai tidak ada alasan pemerintah daerah menunda – nunda pengangkatannya. Sebab, telah lama menunggu, yakni tepatnya sejak tahun 2021.
“Jelas kok itu ada aturannya, kami dinyatakan lulus berdasarkan Permenpan 20/2022 karena alasan tidak ada uangnya belum juga mendapatkan SK. Dan itu dikuatkan dengan keluarnya PMK 212 tahun 2023, diprioritaskan sifatnya,” ujar Wakil Ketua Forum Tenaga Honor diterima P1 rekrutmen P3K Lampura, Suhada. (Andrian Folta)
225 kali dilihat
