[sz-ytvideo url=”https://www.youtube.com/watch?v=RJXQYEqIhz4″ theme=”light” cover=”youtube” start=”1″ end=”1″ responsive=”y” autoplay=”n” loop=”n” fullscreen=”y” disablekeyboard=”n” disableiframe=”y” disablerelated=”n” delayed=”n” schemaorg=”y” /]
Tulang Bawang Barat, Lampung Visual.com-Hearing dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Komisi C Dengan Dinas Perhubungan, guna mempertanyakan adanya indikasi kecurangan, pendapatan Asli Daerah, Retribusi Parkir, pada Hari Rabu 01 Maret 2017, Belum menemui titik temu.
Hasil rapat menjadi tanda tanya besar, pasalnya kedua belah pihak saat dimintai keterangan di tempat berbeda usai rapat tertutup saling klaim. Wakil Ketua I DPRD Yantoni, memaparkan PAD Tahun 2016 dari Parkir yang diberikan oleh Dishub Tubaba sebesar Rp 28.000.000,-. Namun angka tersebut dianggap mustahil atau tidak mungkin dengan besaran parkir Rp 2.000,- se-kabupaten dalam setahun. Menurut dia, Jika dihitung 28 Juta dibagi 96 kampung, maka hanya ada sekitar Rp 700,- sampai Rp 800,- di setiap kampung, Belum Lagi di tambah Ritri Busi Parkir seperti Puskesmas, Rumah sakit, dan beberapa Parkir Umum Lainnya.
Untuk itu Wakil Ketua 1 DPRD Yantoni Menegaskan akan memanggil Pihak Dinas Perhubungan Tanggal 10 Maret 2017, Guna Memperjelas Rinci Satuan Retribusi Parkir yang ada di kabupaten Tulang Bawang barat.
Di Tempat terpisah Haryanto Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat dimintai keterangan di ruang kerjanya pada Hari Kamis 02 Maret 2017 menjelaskan, Retribusi parkir sudah sesuai dengan Perda, berdasarkan aturan pergub, parkir sesuai dengan kondisi dilapangan, yang ada potensi paling besar ada di tiga Kecamatan, salah satunya Kecamatan Tumijajar.
Pada Tahun 2016 target PAD, sebesar (26) juta 250 ribu) Sedangkan realisasinya (28) juta artinya sudah oper target, untuk menghindari kebocoran nanti akan pelajari, dibuat Studi memperkuat sistem yang baik, Dengan sistem yang baik pasti akan menghasilkan yang paling baik ungkapnya. Haryanto, juga memaparkan Program Dinas Perhubungan kedepan akan dibuat parkir berlangganan yang akan melibatkan instansi lain seperti Dispenda Propivsi, Samsat setempat dan pihak Polres.Pungkasnya. (Agus dan Deri)
678 kali dilihat
