Bandar Lampung (LV) – Pemerintah kota Bandar Lampung menepis statment kemendagri Tito Karnavian terkait dengan insentif tenaga kesehatan yang belum dibayar atau terlambat.
Melansir dari beberapa sumber, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Stafsus Mendagri), Kastorius Sinaga mengatakan hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah direchek ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak Daerah yang belum membayarkan Innakesda.
Bahkan di beberapa daerah yang termasuk PPKM Level 4, dimana penyebaran covid 19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh Kepala Daerah.
Sedikitnya ada 10 kepala daerah yang ditegur oleh mendagri Tito Karnavian. Diantaranya ada kota Bandar Lampung yang saat ini tengah menjalankan PPKM level 4.
Melalui Wakil Walikota, Deddy Amarullah menjelaskan, insentif nakes yang ada di kota Bandar Lampung telah dibayarkan sesuai dengan PMK no. 17.
Bahkan pihaknya mengaku sangat kooperatif dengan melakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 di kota Bandar Lampung.
“Kami koopertatif kami sudah melakukan petunjuk sesuai dengan pmk 17, kami sudah melakukan recofusing terkait dengan pembiayaan untuk nakes. dan itu sudah dilakukan,” kata Deddy Amarullah kepada pewarta pada Selasa (31/8).
Deddy mengatakan, pemkot Bandar Lampung sejauh ini telah mengalokasikan 11 miliar untuk insentif tenaga kesehatan daerah yang di bagi kepada Dinas Kesehatan sebesar 7 miliar dan rumah sakit umum 4 miliar.
“Namun untuk pendistribusiannya (dana) ini bersifat kehati-hatian. Artinya, basisnya adalah aplikasi dan data2 yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan.,” ungkapnya.
“Untuk pembayaran insentif tahun 2020 sudah semua. Dan untuk tahun 2021 ini kami sudah siapka dana 3 miliar dari 11 miliar. Dan nanti akan kami bayar ulang setelah ada verifikasi dari Dinas Kesehatan,” Tukasnya Deddy.(ang)
1,239 kali dilihat
