BANDARLAMPUNG, (LV)
Saat ini, perkembangan ekonomi digital betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti. Dan ini terjadi di semua negara.
Sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan juga QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI).
“(Ini) bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat,” lugas Presiden, saat meresmikan Peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara, di Gedung Thamrin BI, Jakarta, disitat dari siaran pers Setkab RI hari yang sama, Senin (29/08/2022).
Presiden Jokowi meminta BI mengawal dan mendampingi instansi pemerintah untuk masuk ke dalam sistem KKP Domestik, yang keberadaannya diharapkan mempercepat pembayaran belanja pemerintah.
“Saya minta Pak Gubernur BI, Bank Indonesia, kemudian perbankan, utamanya himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran,” ujarnya.
Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, tandas Presiden. “Dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” sorong Jokowi.
Hal ini amatlah beralasan. “Karena kita sudah membangun juga, agar penggunaan produk-produk dalam negeri ini betul-betul kita taati bersama. Sehingga belanja-belanja pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri.”
“Jangan sampai, saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah, baik dari pajak, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), masuk menjadi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), masuk menjadi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), kemudian belanjanya produk-produk impor,” wanti dia.
“Ini yang terus (kepada) Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri,” wanti dia lagi.
“Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun. Realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun, sudah lebih dari target. Tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun betul dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” ujar Presiden mengintensi.
Kemudian terkait QRIS, “Ini juga saya minta agar bisa dikoneksikan antarnegara hingga memudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain, baik dengan Thailand dengan semua negara ASEAN. Dan kita harapkan terjadi efisiensi, kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga memiliki sebuah platform, aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak,” intensi dia pula, sebelum melafazkan basmallah lalu meresmikan peluncurannya.
Selain Gubernur BI Perry Warjiyo dan para anggota Dewan Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan menteri Kabinet Indonesia Maju antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Seskab Pramono Anung Wibowo, hadir para dirut perbankan, dan lainnya.
Pidato laporan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, peluncuran KKP Domestik, langkah maju bangsa Indonesia meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah, bagian aksi afirmasi belanja pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) canangan Presiden di Bali Maret lalu, pengembangannya bentuk implementasi Inpres Nomor 2/2022 terkait penggunaan transaksi nontunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.
“KKP Domestik penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi, beri kemudahan, serta percepat pembayaran transaksi belanja barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, seluruh kementerian/lembaga dan BUMN diharapkan dapat segera menggunakan KKP domestik di instansi masing-masing,” kata Menko Luhut.
Mantan Menperindag Kabinet Persatuan Nasional 24 Agustus 2000-23 Juli 2001 era Gus Dur-Mega itu mendorong implementasi KKP Domestik pada pemerintah daerah. “Diperlukan dukungan dari BPD (Bank Pembangunan Daerah) dalam rangka percepatan perluasan KKP Domestik di daerah, kiranya Bank Indonesia turut membantu pendampingan ke seluruh pemerintah daerah,” pinta Luhut.
Dari Lampung, Ketua Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS), Muzzamil, turut menanggapi dan memberikan dukungan kritisnya.
“Arahan Jokowi sahih, kita tak boleh jadi ‘pacar ketinggalan kereta’. Sekarang ini tinggal umpan balik dan umpan baik, dari seluruh elemen pemangku kebijakan yang telah Presiden sebutkan,” komentarnya.
Aktivis 1998 ini membeberkan, PR kita masih banyak misal soal digitalisasi pemerintahan yang masih jomplang, unsur di bawah ‘lelet’, belum lagi problem akut hobi doyan impor, dan problem menahun pemda yang doyan memarkirkan dana APBD-nya mengendap.
“Bu Menkeu Sri Mulyani aja sampe kesal kan, melihat data hingga semester pertama 2022, total saldo pemda yang mengendap di perbankan Rp220,95 triliun, atau nambah Rp20,19 triliun, ini setara naik 10,06 persen dari posisi Mei 2022. Temuan indikasi penyimpangan juga masih saja. Nah ini butuh tenaga ekstra, babat abis,” ujarnya. [red/rls/TGH/MAY/UN/Setkab RI]
194 kali dilihat
