Oleh: Basri Subur | Sabtu, 12 April 2025
Pemandangan tak sedap kembali tersaji. Ketika masyarakat diminta taat pajak, pejabat justru abai. Ironi ini nyata terlihat di Lampung Utara. Dari 27 kendaraan dinas milik puskesmas di Lampung Utara, hanya dua unit yang tercatat taat membayar pajak.
Fakta ini menyeruak ke publik saat Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, didampingi Wakil Bupati dan Sekda Lekok, melakukan inspeksi langsung terhadap kendaraan dinas pejabat eselon II, III, dan IV di Lapangan Stadion Sukung Kotabumi, Jumat (11/4/2025).
Di antara deretan kendaraan yang berjejer rapi, ternyata banyak yang menyimpan borok, mati pajak, tak layak pakai, bahkan tak memiliki surat-surat lengkap dan Plat Merah di cat hitam.
Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah tamparan keras terhadap integritas birokrasi. Bagaimana mungkin kendaraan operasional yang sejatinya menopang pelayanan kesehatan masyarakat dibiarkan mangkrak secara administrasi?
Lebih dari itu, fenomena ini menguak persoalan klasik, minimnya tanggung jawab dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan aset negara.
Kendaraan dinas bukan milik pribadi. Ia dibeli dari uang rakyat, digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Jika kendaraan puskesmas saja tidak dibayarkan pajaknya, patut kita pertanyakan, bagaimana pengelolaan aset lainnya? Apakah ini hanya fenomena puncak gunung es dari carut-marutnya tata kelola keuangan dan aset daerah?
Harus ada langkah tegas. Bupati dan jajarannya tak cukup hanya turun mengecek. Perlu audit menyeluruh dan sanksi bagi pejabat yang lalai. Jangan sampai birokrasi daerah terjebak dalam budaya permisif dan pembiaran.
Karena sesungguhnya, kelalaian dalam urusan kecil seperti pajak kendaraan, bisa berujung pada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya. Dan kepercayaan itu, jika sudah runtuh, tak mudah untuk dibangun kembali.
