Abdul Mufid, S.E., M.Ec. Dev
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
Biro Perencanaan dan Keuangan
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
E-mail: [email protected]
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagian besar penggunaan APBN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam bentuk berbagai fasilitas, sarana dan infrastruktur.
Apa yang terjadi apabila suatu negara tidak memiliki anggaran negara yang sehat? Tentunya hal ini akan menyebabkan negara tersebut mengalami kebangkrutan. Masih segar dalam ingatan kita pada saat Negara Sri Lanka mengalami resesi dan kebangkrutan karena tidak bisa memenuhi kewajiban membayar utang. Hal ini merupakan bukti nyata suatu negara tidak mampu membiayai pengeluarannya, sehinnga menyebabkan efek domino diberbagai sektor kehidupan.
Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, untuk membiayai pembangunan tersebut, maka negara membutuhkan sumber pendapatan negara. Sampai saat ini sumber pendapatan negara Indonesia masih bersumber dari perpajakan, hibah dan pendapatan negara bukan pajak.
Penerimaan negara Indonesia lebih dari 70 persen bersumber dari sektor perpajakan. Pada tahun 2022 target penerimaan negara sebesar Rp2.266 triliun dan sektor perpajakan masih menjadi penopang utama dengan target sebesar Rp1.784 triliun.
Negara membutuhkan kontribusi serta partisipasi rakyat dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Negara memerlukan uluran tangan rakyat untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Bayangkan apabila negara kita tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai berbagai program yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh masyarakat tidak dapat lagi menikmati jalan raya yang halus karena negara sudah tidak dapat memperbaikinya.
Negara juga membutuhkan partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk mengawasi serta mengawal pelaksanaan APBN. Hal ini bertujuan agar APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun saat ini, kita sudah memiliki Badan Pemeriksa Keuangan RI yang mengawasi pelaksanaan APBN, tetapi kontribusi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan APBN sangat diperlukan.
Seluruh masyarakat Indonesia merasakan manfaat atas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Semua pembangunan tersebut dapat terlaksana karena adanya anggaran yang dimiliki pemerintah serta dituangkan dalam APBN setiap tahun. Sumber pendanaan APBN berasal dari penerimaan negara, sehingga pemerintah bekerja keras untuk terus meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan.
Kesadaran dari setiap individu di negara ini dalam membayar pajak membuat bangsa Indonesia semakin kuat. Membayar pajak dengan taat dan tepat waktu merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat bagi pendapatan negara tercinta. Selain itu, peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan APBN sangat diperlukan agar APBN dipergunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
362 kali dilihat
