Bandarlampung (LV)-Kegiatan buka puasa bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Jumat (16/6). Memastikan kesiapan pembangunan rumah keadilan, sebagai sekretariat dan kator betsama LBH Bandarlampung.
Rumah keadilan akan dibangun dengan anggaran swadaya alumni dan iuarn yang tidak mengikat. Modal awal pembangunan gedung berasal dari hibah tanah lokasi gedung, dari mantan ketua LBH BandarLampung Wahrul Fauzi Silalahi, bahkan termasuk batu bata. Kemudian sumbangan 100 sak semen bersal dari senior LBH Ningrum Gumai, yang kini anggota DPRD Lampung, juga Sekretaris PDIP Lampung.
“Hingga hari ini hanya LBH yang masih konsisten dan menjaga keperpihakan pada kepentingan rakyat. Dan ini harus tetap terjaga. Saya hibahkan sebidang tanah, sebagai pondasi membangun mimpi ini, ” kata Wahrul, yang diminta memberikan pandangan di acara itu.
Direktur LBH Alian Setiadi mengatakan rencana mimpi memiliki kantor sekretariat sendiri itu adalah merupakan rencana dan program pengurus LBH sejak kepemimpinan Wahrul Fauzi Silalahi. “Dan mimpi itu harus terwujud diera sekarang. Sehingga LBH tidak lagi seperti kucing beranak, pindah pindah,” kata Alian.
Hadir pada acara buka puasa bersama LBH Bandar Lampung, Ketua Pasca Unila Dr Wahyu Sasongko, Ningrum Gumai, Mantan anggota KPU Provinsi Lapung Firman Seponada, Asisten Ombudsman, Ketua AJI, Walhi, jaringan LBH, Perwailan Kelompok Petani, Nelayan, se Lampung.
Selama ini, hingga usia ke 20 tahun LBH maih fokus dan konsen pada bantuan hukum gratis kepada masrakat, termask kasus kasus pelanggaran HAM. “LBH masih eksis dan konsen membela hak hak sipil, ” kata Alian, yang saat ini sedang mendampingi Korban Lima pelajar Tewas asal Lamtim, dan Mahasiswa Bandar Lampung itu.
Kantor itu, kata Alian, juga akan menjadi kantor bersama kawan kawan LBH Bandarlampung dan jaringan, termasuk Walhi, Aji, dan yang lain. “Buka puasa ini menjadi berkah meraih mimpi LBH. Nanti akan dibentuk panitia, dan Tim percepatan pembangunan, ” katanya.
Ditempat yang sama Ningrum Gumai, menambahkan bahwa eksisitensi LBH harus tetap terjaga, “Saya dari LBH, dari waktu ke waktu terus berubah, dan itu juga harus diikuti oleh LBH, ” kata Ningrum.
Menurut Ningrum, Pemerintah Lampung seharusnya dapat menjadikan LBH sebagai pendamping hukum, jika ada masyarakat Lampung yang bermasalah hukum di luar negeri misalnya. “Dan Lampung itu sudah menganggarkan untuk itu. Bahkan sudah ada Perda bantuan hukum, tapi ya mungkin membutuhkan komunikasi, kedepan akan ada perubahan,” katanya.
Sementara Firman Seponada, mengatakan pengalaman membangun kantor sekretariat organisasi adalah memiliki lahannya dulu. “Pengalaman di lampung Ormas yang baru punya kantor tetap itu baru HMI, pertama yang harus dipersiapkan adalah memiliki lahan/lokasi, kemudian membentuk panitia pembangunan,” katanya.
Laporan : Rilis Fortalin Lampung Editor : Basri Subur
