Lampung Utara, lampungvisual.com
Masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Utara mengetuk hati pemimpinnya agar dapat fair melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (Selter-JPT), khususnya sekretaris daerah (Sekda). Yang tengah menjadi perbincangan hangat disana, pasalnya, ditengarai kegiatan itu cuma formalitas semata. Sementara masyarakat banyak yang mempertanyakan kredibilitas dilapangan, sebab hal demikian telah berlangsung lama untuk memuluskan kepenting sang pemimpin.
“Kami warga masyarakat Lampung Utara, khususnya dan Indonesia pada umumnya mengutuk hati pemimpin jangan ada titipan dalam selter. Khususnya lelang jabatan sekda, karena ini adalah posisi penting dan strategis. Sebab, untuk menjadi pimpinan tertinggi ASN harus memiliki kredibilitas dan integritas tinggi, lah ini belum apa-apa sudah mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, “kata Ketua IMM Lampura, Dedi Ariyanto menyoroti perekrutan sejumlah jabatan tinggi ASN di lingkup pemkab setempat yang sempat menuai kontroversi ditengah masyarakat, Minggu, 10 Mei 2020, khususnya netizen dalam daring belakangan. Sebab, mereka menilai selter atau lelang terbuka hanya sekedar formalitas yang sudah ada pemenang sebelum proses dan mekanismenya berjalan.
“Jadi masyarakat ini banyak yang mempertanyakan kredibilitas panitia dalam perekrutan ini. Mereka (warga), khususnya netizen mempertanyakannya dan ini telah berlangsung lama apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Jangan sampai suara sumbang itu benar, bahwasanya sudah ada pemenang dalam seleksi terbuka ini, “tambahnya. Minggu (10/5/2020)
Oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah agar dapat bersikap fair dalam menentukan pilihan. Khususnya jabatan sekda, jangan sampai apa yang berkembang ditengah masyarakat menjadi kenyataan. “Apalagi sampai jadi orang luar menjabat jabatan strategis itu, karena sumber daya masyarakat disini juga bisa adu. Dan terbukti sampai saat ini masih bertahan di tingkatkan provinsi, khususnya mereka berasal dari kalangan ASN. Kenapa, sebab karakter masyarakatnya sangat unik sehingga membutuhkan pemimpin berdedikasi dan berintegritas, “tambahnya.
Pihaknya mewanti-wanti apa yang dikeluhkan tidak terjadi. Bila sampai terjadi, mereka berinisiatif untuk menggelar aksi di jalan. Guna mengawal keterbukaan dari seleksi terbuka jabatan tinggi pratama disana.
Dilain sisi, Akademisi Universitas Muhammadyah Kotabumi (UMKO), Suwardi Amri mengaku pesimis akan pelaksanaan seleksi terbuka dapat dilaksanakan sesuai harapan masyarakat. Yakni berintegritas, fair dan tidak diskriminatif. Sebab, hal itu telah menjadi kebudayaan, sehingga cukup sulit dihilangkan.
“Kita cukup tahu saja, sebab melihat pengalaman yang lalu. Memang demikian adanya, pemenang sebenarnya telah ditentukan, dan saya rasa apa yang ada di benak masyarakat itu tidak salah-salah amat. Sebab, berdasarkan pengalaman banyak mengajarkan kita, orang dari luar berpotensi besar karena bawaan sang pemimpin untuk memuluskan aksinya, “tambahnya.
Menurutnya, asumsi liar berkembang diluar bukanlah suatu kemunafikan. Sebab, itu telah berlangsung lama dan apa yang diramalkan biasanya terjadi. Sehingga masyarakat telah jenuh dengan sikap pemimpinnya, khususnya lingkup pemerintah daerah.
“Yang lebih lucunya lagi, disitu yang didengung-dengungkan adalah orang dari luar (ASN) yang berpotensi besar memenangkannya. Padahal warga kita khususnya berasal dari kalangan ASN nggak kalah-kalah amat, buktinya bisa berkiprah. Baìk itu ditingkat provinsi maupun nasional, dengan menduduki jabatan penting,”tegasnya.
Oleh karena itu Suwardi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sebab, bila tidak akan menjadi blunder, di tengah carut-marut pemerintah daerah. Khususnya pasca OTT Kepala daerah dan berbagai persoalan mencuat pemerintahan disana.
“Banyak persoalan di Lampura yang membutuhkan penanganan serius dan dilakukan oleh orang yang memang paham akan karakteristik warganya. Karena ini tidak mudah, apalagi orang dari luar. Sebab, masyarakat disini memiliki keunikan sendiri, mulai dari sifat sampai akar budayanya,”jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi dihimpun di lapangan. Beberapa pejabat yang mengikuti hanya untuk memenuhi kuota pendaftar dari seleksi terbuka jabatan tinggi pratama disana. Sebab, pemenangnya sendiri telah ditentukan, sementara pelaksanaannya sendiri sampai dengan saat ini baru sampai kepada seleksi berkas yang telah ditentukan pesertanya.
“Khususnya untuk jabatan sekda ya, ini sudah ada pemenangnya. Jadi kenapa kita mesti report ikut mendaftar, apalagi disitu ada syarat yang jarang sekali ditemui disini. Misalnya pernah mengemban jabatan minimal lima tahun pada jabatan sebelumnya (eslon II), kan ini namanya menghambat”. ujar sumber
Penulis: (Andrian Folta).
581 kali dilihat
