“Soal perizinan, ini harus ditekankan di masing-masing daerah atau kabupaten/kota. Artinya, perlu regulasi yang menitik tekankan UMKM, apakah itu Perda ataupun Perbup yang pastinya memudahkan para pegiat usaha. Dan tentunya ini mencakup semua, dari Produk Izin Rumah Tangga (PIRT), kehalalan, dan BPOM,” Ucap Putri, sapaan karibnya.
Selain itu, Putri juga menyoroti soal pasar modern untuk membantu menjualkan produk UMKM. “Karena pada kenyataannya, untuk masuk kadang kita dipersulit, dan pastinya dikenakan biaya. Artinya perlu wadah atau peran pemerintah untuk mengelola langsung persoalan ini,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Lampung Mamiyani Fahrizal mengapresiasi keberadaan LSPM dalam mendukung program pemerintah serta membantu mengawal pembangunan dan perekonomian di Provinsi Lampung.
“Kami apresiasi keberadaan LSPM Lampung melalui kegiatan yang sudah dilakukan untuk kemajuan bumi Lampung dan tentunya kita akan terus sinergi,” ucap Mamiyani seperti yang disampaikan Zainurah.
Soal UMKM, menurutnya, TP PKK Provinsi Lampung sangat mendukung para pelaku UMKM yang kembali bergeliat dan survive di tengah pandemi Covid-19. Namun menurutnya, soal aspirasi yang disampaikan LSPM terkait pemberdayaan UMKM, semua dikembalikan di aturan Kabupaten/kota atau daerah masing-masing.
