Tulang Bawang Barat, lampung visual.com-
Klinik Konsultasi Hukum yang digagas melalui Bagian hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat ditujukan untuk Peraturan Tiyuh/Desa, Merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan tiyuh dan pembangunan tiyuh Sekaligus menjadi penjabaran atas berbagai kewenangan yang mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dikatakan Sofiyan Nur, S.Sos,.M.IP. saat didampingi Budi Sugianto kasubag penyusunan Produk Hukum Daerah Bahwasannya Untuk menghindari kesalahan dalam Perumusan hukum di tiyuh, bagian Hukum Setdakab menggagas berdirinya Klinik Konsultasi Hukum Peraturan Tiyuh yang diharapkan dapat menjadi rujukan seluruh kepala tiyuh sebelum menetapkan peraturan tiyuh,” Ya, Klinik konsultasi hukum di Kabupaten Tubaba memang sudah ada dari beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah hingga saat ini tetap berjalan walaupun masih banyak Tiyuh yang kurang aktif mempergunakannya,” Ungkap Budi Sugianto saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/6/2020) sekitar Pukul 11.00 Wib.
Cukup melalui SMS/call center, WhatsApp, email, maupun melalui website Klinik Konsultasi hukum Tiyuh dapat mempertanyakan hal-hal apa saja terkait Tiyuh jika mengalami kesulitan ” Cukup dirumah saja, Tiyuh dapat mempertanyakan hal apa saja tentang Tiyuh jika didapati hal yang kurang dipahami,” Jelas Budi.
Untuk saat ini, Masih kata Budi, Masih banyak tiyuh yang masih banyak kesalahan dalam penyusunan peraturan ataupun laporan. Jadi diharapkan sebelum berkas itu benar-benar sesuai aturan disarankan bertanya terlebih dahulu di Klinik konsultasi yang ada,” Banyak didapati tiyuh yang bolak balik kesini untuk konsultasi dan memperbaiki berkas, hal itu dikarenakan Tiyuh banyak yang kurang aktif dan kurang memahami peraturan,” pungkasnya.
Penulis: (adri)
