Jakarta, lampungvisual.com-
Menag Minta Masyarakat Patuhi Edaran PPKM Darurat dan Tidak Mudik Iduladha
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitas dan tidak mudik pada momen Iduladha tahun 2021 ini guna menekan laju penularan COVID-19. Terkait hal itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan berkoordinasi dengan ormas Islam yang ada di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Menag dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), melalui konferensi video, Jumat (16/07/2021).
“Kementerian Agama akan segera berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam; NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas Islam yang lainnya, untuk bersama-sama mengimbau kepada masyarakat tidak melakukan mudik Iduladha, karena kita tahu mudik ini akan memicu penyebaran virus COVID-19 ini. Segera sore ini kita akan segera lakukan koordinasi dan mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya. Seperti dilansir Sekretariat Kabinet via email:[email protected].
Menag Minta Masyarakat Patuhi Edaran PPKM Darurat dan Tidak Mudik Iduladha
Lebih lanjut Yaqut menyampaikan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Iduladha dan Kurban di masa pandemi, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Menag Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Saya ingin mengingatkan kepada umat Islam khususnya, yang sebentar lagi akan menyelenggarakan peringatan Iduladha. Kementerian Agama sudah menerbitkan peraturan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Iduladha,” ujarnya.
Dijelaskan Menag, ada tiga poin pokok yang diatur dalam SE tersebut. Pertama, kegiatan peribadatan di rumah ibadah semua agama yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat ditiadakan sementara. Kedua, penyelenggaraan malam takbiran di masjid/musala, takbir keliling, serta penyelenggaraan Salat Iduladha di masjid/musala yang berada pada wilayah Zona PPKM Darurat ditiadakan sementara. Ketiga, mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kurban yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan protokol kesehatan.
Menutup keterangan persnya, Menag menyampaikan aturan yang ditetapkan pemerintah tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu ia, meminta masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut.
“Ketika pemerintah ini mengeluarkan peraturan yang sifatnya melindungi masyarakat, maka pemerintah wajib untuk dipatuhi. Ini hukum dalam Islam; taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah,” ujarnya.
Menutup keterangan persnya, Menag mengimbau umat beragama mendoakan keselamatan Indonesia dan dunia supaya segera terbebas dari pandemi.
“Sama sekali tidak ada pemerintah melarang orang beribadah, tidak ada. Justru pemerintah menganjurkan semua umat, khususnya umat Muslim yang sebentar lagi merayakan Iduladha, untuk semakin rajin dalam beribadah, semakin sering mendoakan negeri ini, mendoakan dunia, mendoakan umat manusia supaya terlepas dari pandemi COVID-19,” pungkasnya. (MAY/UN)
#Rapat Terbatas#Sidang Kabinet#Sidang Kabinet Paripurna
Berita terkait:
> Pemerintah Mulai Penyuntikan Vaksin Booster untuk Tenaga Kesehatan
> Tingkatkan Kapasitas Penanganan COVID-19, Menkes: Penerapan Protokol Kesehatan Harus Diperketat
> Capai 19 Juta Dosis, Presiden Minta Stok Vaksin COVID-19 Di Daerah Segera Dimanfaatkan
> RUU Otsus Papua Disahkan, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua
> Peninjauan PT. Aneka Gas Industri (Samator), 16 Juli 2021, di Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Berita Terbaru
Goole Berita: Lampungvisual.com
324 kali dilihat
