Bandar Lampung (LV) — Kian dekatnya hari H tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta pemilu legislatif (pileg) 2024 yang akan dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada 1-7 Agustus 2022 mendatang, bikin rerata parpol calon peserta lintang pukang mempersiapkan.
Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), satu dari 75 parpol yang 17 Februari 2022 lalu dirilis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah berstatus berbadan hukum, termasuk parpol baru yang serius berbenah, enggan sepelekan sisa waktu jelang pendaftaran.
Partai bertagline “partainya rakyat biasa” dirian bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan aktivis prodemokrasi Indonesia multiaktor multisektor ini, sukses menaja Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-2 PRIMA, secara virtual, Sabtu pekan lalu, 21 Mei 2022.
Diikuti peserta latar Dewan Pimpinan Pusat (DPP), 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), ratusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) PRIMA se-Tanah Air, termasuk DPW PRIMA Lampung dan 12 DPK PRIMA Kabupaten/Kota di Lampung.
Dikonfirmasi via pesan singkat tepat pukul 00.00 WIB pada Jumat (27/5/2022), Ketua DPW PRIMA Lampung, Badri membenarkan.
“Oh Rakornas kemarin? Iya ikut. Kami dari DPW dan 12 DPK,” ujar Badri afirmatif, saat kontan menghubungi balik via sambungan WhatsApp. Dia menolak memberikan data 12 pengurus DPK PRIMA Kabupaten/Kota di Lampung peserta Rakornas.
Sebagaimana luas diberitakan, pun seperti disitat dari reportase jurnalis media daring Berdikari Online, Mahesa Danu, diakses dari Bandarlampung, dalam pidato arahannya saat pembukaan Rakornas, Ketua Umum (Ketum) DPP PRIMA, Agus Jabo Priyono mengajak seluruh pengurus dan kader PRIMA benar-benar memanfaatkan waktu tersisa untuk melengkapi kesemua syarat-syarat verifikasi administrasi KPU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu.
“Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk lengkapi syarat administrasi dan syarat lainnya. Aspek administrasi merupakan kunci proses pendaftaran dan verifikasi parpol. Apalagi KPU sudah memastikan akan gunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam tahapan Pemilu 2024,” wanti Jabo, sapaan aktivis prodemokrasi sejak dekade 80-an ini, asli Solo.
Dia menginjeksi, secara administrasi PRIMA harus terus dilengkapi, diverifikasi. “Yang kurang kita lengkapi, yang sudah ada kita periksa lagi, agar tak ada kendala pada saat pendaftaran,” Agus Jabo mewanti.
Mantan aktivis Pergerakan Islam Indonesia (PII) ini menggarisbawahi poin riset dari organisasi masyarakat sipil nonpartisan pelini fokus kepemiluan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang menyebut pemilu Indonesia sebagai rezim administrasi musabab kompleksitas dan rumitnya persyaratan dan proses verifikasi parpol peserta pemilu.
Namun Agus Jabo yang sebelumnya Ketua Umum PRD ini mengingatkan partainya punya modal besar hadapi verifikasi KPU maupun persaingan Pemilu 2024. “Ingat, kita adalah partainya rakyat biasa. Dan kekuatannya rakyat biasa itu adalah gotong-royong,” ujarnya, menyeru PRIMA selaku partainya rakyat biasa bertumpu pada gotong-royong sebagai landasan kapital, berkebalikan dengan partai-partai oligarki mengandalkan kekuatan finansial.
“Mari kita bergotong-royong mewujudkan mimpinya rakyat biasa, yang juga mimpinya para pendiri bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur,” seru dia.
Pria yang pernah merasakan dinginnya jeruji besi sel penjara Mapolda Metro Jaya di era senjakala kejatuhan rezim Orde Baru inipun berharap, pengurus dan kader PRIMA terus berada dan bekerja di tengah rakyat biasa.
“Pengurus dan kader PRIMA dituntut selalu mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Rakornas ini untuk memastikan mesin organisasi di daerah, terutama DPW-DPK, bisa bekerja efektif,” tandas Jabo.
Selaku pimpinan partai, dia mendorong pengurus DPW dan DPK PRIMA untuk menjalankan aktivitas organisasi, baik secara politik dengan rajin merespons isu lokal menyangkut kepentingan rakyat, atau secara organisasi.
Pamungkas, dia menginstruksikan pengurus DPW-DPK PRIMA rajin bersosialisasi dan bersilaturahmi politik dengan berbagai organisasi sosial, pemerintah setempat, dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). [red/Muzzamil]
303 kali dilihat
