Fauzie juga menyampaikan, rekomendasi lainnya yaitu, perencanaan pembangunan daerah harus disusun konsisten dengan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan R-APBD dengan penganggaran program kegiatan berbasis kinerja, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan terukur. Pemkab Muba harus lebih memgoptimalkan PAD agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat.
“Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang mencerminkan efesiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik yang berdasarkan SAB, standar harga, tolok ukur kinerja dan SPM,”bebernya.
Disampaikan juga rekomendasi untuk Pemkab Muba, agar dilakukan langkah-langkah strategis yang nyata dan sesuai analisa investasi dalam upaya penyehatan BUMD, agar dapat bekerja secara profesional, transparan, akuntabel dan berkontribusi bagi pendapatan daerah.
“Penyelenggaraan tugas pembantuan dan penugasan, pada tahun 2020 Pemkab Muba mendapatkan tugas pembantuan yaitu tugas pembantuan urusan pertanian. Penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut telah dilaksanakan dengan capaian fisik sebesar 100 persen. Kedepan anggaran dari pemerintah pusat hendaknya mampu menjadi pendukung tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat Muba pada khususnya,”papar Fauzie.
