Tulangbawang Barat, lampungvisual.com-
Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat() kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018.
Opini predikat tersebut diraih Kabupaten Tubaba delapan (8) kali berturut-turut sejak tahun 2011-2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2018 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Sunarto, SE itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Fauzi Hasan, SE,MM di kantor BPK RI Perwakil Lampung beralamat di Jalan Pangeran Emir M. Noor No 11 Bandar Lampung dan disaksikan Wakil Ketua I DPRD Tubaba Yantoni, Sekretaris Daerah Herwan Sahri, SH, M.AP, Inspektur Inspektorat Kabupaten Tubaba Drs. Bustam Effendi, MM dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tubaba Mirza Irawan DA, S.Sos beserta jajarannya beberapa waktu lalu.
Sekdakab Tubaba Herwan Sahri mengatakan capaian WTP yang diraih Pemkab Tubaba tidak lepas dari komitmen dan motivasi bupati dan wakil bupati Umar Ahmad-Fauzi Hasan serta seluruh jajaran aparatur Pemkab Tubaba guna mempertahankan WTP yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.
“Koordinasi dan sinergitas antar semua organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan dengan baik, dan itu menjadi kunci utama,” ungkapnya kepada wartawan melalui ponselnya, Selasa (2/7/2018) lanjut dia, juga tidak lepas dari dukungan semua pihak, elemen masyarakat.
Guna terus mempertahankan capaian ini di tahun-tahun berikutnya, kata Herwan, pemkab akan menekankan soal kualitas yang akan terus ditingkatkan dengan melihat apa yang menjadi catatan, kekurangan hasil pemeriksaan BPK setiap tahunnya.
“Jadi, kalau ada catatan kelemahan itu yang menjadi pijakan kita dalam rangka memperbaikinya kedepan. Termasuk juga sebagaimana sumber daya manusia (SDM) kita yang mengelola keuangan di OPD perlu memperhatikna keahliannya yang berkaitan dengan ekonomi akuntansi. Selain itu juga sebagaimana kita melakukan penguatan standar-standar pengawasan baik di internal dinas OPD mupun secara menyeluruh, serta selalu meningkatkan koordinasi secara horizontal dan vertikal,” pungkasnya.
Penulis: Adr
Editor : Susan
1,029 kali dilihat
