Lampung Utara, (LV) – Bupati Lampung Utara,Hi. Budi Utomo SH,. MM yang diwakili Staf Ahli Fadly Ahmad. S. Sos. MM membuka Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2023, di Aula Pertemuan Dinas Pertanian, Selasa (14/3/2023).
Sambutan Bupati Lampung Utara,Hi. Budi Utomo SH,. MM Yang dibacakan oleh Staf Ahli Fadly Ahmad. S. Sos. MM Mengatakan sebagaimana kita tahu, bahwa tahun ini kita akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak, yang rencananya diselenggarakan pada 13 Juli 2023, yang akan diikuti sebanyak 91 desa yang berada di 22 kecamatan di Lampung Utara. Karena itulah maka pada setiap tahapan, yaitu mulai dari proses tahapan persiapan hingga proses pelaksanaan pelantikan diharapkan dapat berjalan baik dan lancar.
Dalam penyelenggaraan Pilkades serentak ini, kepada seluruh tim panitia kiranya dapat bertindak profesional serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitia harus bersikap netral dan jujur. Memberikan kesempatan dan perlakuan kepada para calon kepala desa Tampa ada diskriminasi. Karena itulah pada hari ini kita laksanakan sosialisasi pelaksaan pemilihan kades secara serentak.
Lanjutnya, perlu juga menjadi perhatian kita bersama bahwa pemilihan Pilkades ini sangat rentan terjadinya gesekan dan komplik kepentingan ditengah masyarakat. Oleh karena itulah, hal ini perlu mendapatkan perhatian semua pihak agar pesta demokrasi masyarakat desa ini dapat berjalan dengan kondusif, tertib dan lancar.
Mudah-mudahan melalui pemilihan ini, nanti dapat melahirkan pemimpin-peminpin yang terbaik. Dapat mendukung dan melaksanakan setiap program nasional dan daerah, serta menjadi garda terdepan dalam upaya mewujudkan visi kabupaten Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera.
Sementara, Kadis PMD, Abdurahman, SH. MM menyampaikan bahwa 91 desa dari 22 kecamatan yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Kades) serentak akan dilaksanakan 13 Juli 2023 mendatang.
Ia menghimbau agar calon yang mengikuti kontestasi pemilihan Kades untuk melengkapi berkas maupun keasliannya. “Ini agar tidak menjadi permasalahan kemudian hari,” Kata Abdurahman.
Dalam hal ini, imbuh Abdurrahman, Dinas Pendidikan harus mengecek keabsahannya secara teliti, sehingga tidak permalasahan.
“Jangan asal legalisir saja, tapi mengecek dengan teliti. Dalam hal ini mereka yang bertanggungjawab. Makanya Diknas dan Disdukcapil masuk dalam kepanitian,” Terang dia.
Untuk anggaran biaya pelaksanaan pemilihan Kades Lampura secara serentak, Abdurahman menjelaskan, menelan dana sebesar Rp. 600 juta lebih. “Jadi Kabupaten anggarkan satu desa satu kotak suara, jika lebih dari itu menggunakan dana desa,” Jelas diam.
Ketika ditanya mengenai antisipasi suara, Abdurahman berpatokan kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan KTP domisili.
” Ada hal hal yang memang kurang, seperti usia belum 17 tahun atau belum menikah, tapi ketika di hari H sudah menikah atau usianya cukup, harus membawa surat keterangan dari Kades, ” Tegasnya.
Tampak hadir Polres Lampura, Camat Camat, Kadis Capil yg diwakili Sekretaris capil dan Jajarannya, dinas pendidikan, Kepala Desa, BPD dan panitia pemilihan kepala desa.
(Adventorial)
879 kali dilihat
