Menurut dia, Pemerintah Provinsi dan Anggota DPRD Provinsi Lampung telah berupaya dan berjuang dengan melakukan koordinasi perusahaan tapioka yang ada di Lampung untuk mencari solusi yang terbaik menentukan nilai jual singkong yang belakangan cukup membuat para petani singkong kecewa.
” Alhasil, Pemerintah Provinsi dan Komisi ll DPRD Lampung Wahrul Fauzi dan Jajarannya berkoordinasi dengan perusahaan tapioka di Lampung berhasil memperjuangkan nasib para petani singkong, menimbulkan kesepakatan harga singkong 900 per/kg dengan refaksi 15 persen sampai 17 persen, ” Kata dia. Rabu (24/3/2021)
Ia mengucapkan terimakasih kepada Pemprov dan Anggota DPRD Lampung yang keberhasilan memperjuangkan nasib para petani singkong khususnya di Lampura.
(Andrian Folta)
