“Selanjutnya kita terus menindaklanjutinya dengan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian RI Erlangga Hartato, hingga Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prof Sigit Hardwinarto, dari sini berulah kemudian jelas arahan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), serta menunjuk lokasi HPK yang ada di Sumatera Selatan,” imbuhnya.
Dikatakan Dzul, letak wilayah yang dimohon untuk pelepasan HPK tidak produktif untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang dimohon terletak di Kabupaten Muba seluas 19,685 HA yang tersebar di Kecamatan Babat Supat, Keluang, Sungai Lilin dan Batang Hari Leko.
“Lahan ini nantinya akan dimanfaatkan, dan dikembangkan untuk pengelolaan sampah mandiri, pengembangan peternakan, dan pengembangan hidroponik, berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan ikhtiar membantu Visi Muba Maju Berjaya 202,” tandasnya.
Menanggapi hal ini Bupati Muba menyambut baik usulan dari PP Muhammadiyah sebagai sumber kemandirian organisasi kepemudaan. Dan meminta kepada Perangkat Daerah Muba terkait untuk diinventarisir.
“Ini kita dorong, hal seperti itu saya setuju. Kalau memang sudah ada yang bisa dijadikan sumber kemandirian kenapa tidak, dengan harapan nantinya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan,” ungkap Dodi.
