Jakarta, lampungvisual.com-
Korupsi jadi isu tematik gelaran debat perdana Pilpres 2019 yang akan dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari mendatang.
Debat berbahasa Indonesia bertema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme itu diperkirakan akan berlangsung menarik. Apalagi subtema korupsi yang sejauh ini masih jadi isu seksi perbincangan publik.
Sisi lain, sorotan atas gelegak bara juang upaya sistemik pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia juga padat ‘tangkap layar’.
Dari kubu pemerintah, dalam sebuah diskusi bertajuk Cerdas dan Canggih Melawan Korupsi di Jakarta, Senin, awal pekan ini, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho mengklaim, upaya pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas korupsi selama empat tahun ini telah dirasakan oleh masyarakat.
Yanuar merujuk rilis data Survei Nasional Anti Korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2018, yang menyebut pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai memuaskan dalam kinerja memberantas korupsi.
“Dalam survei ini, masyarakat menilai tingkat korupsi di berbagai bidang menurun,” kata Yanuar, pada diskusi di Bina Grha, Kantor Staf Presiden, komplek Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019) lalu.
Masyarakat, kata dia, merasakan bahwa upaya pemberantasan korupsi sudah efektif meningkat dari tahun ke tahun dan konsisten di semua titik rawan korupsi.
“Hal itu dialami misalnya ketika berurusan dengan polisi, mendaftar jadi PNS, pengadaan barang dan jasa, sampai pada persoalan memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit, klinik, dan apotek,” ujar Yanuar.
“Capaian-capaian ini menunjukkan, korupsi bisa dilawan sampai ke akar-akarnya, dengan menggunakan teknologi. Teknologi membuat layanan publik makin cepat, tidak ribet, dan murah. Dan tentu saja bebas pungli dan korupsi,” Yanuar memaparkan.
Rhenald Kasali, pembicara lainnya menyatakan, teknologi informasi telah membuat disrupsi yang sebelumnya tak terbayangkan. Termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Jadi kalau ada yang bilang, ekonomi sekarang makin sulit, ya ada benarnya. Makin sulit mencuri uang!” kata pendiri Rumah Perubahan ini.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) itu menegaskan, setiap gerakan yang baik pasti ada resistensinya. “Karena itu, jangan sampai pemberantasan korupsi digunakan calon koruptor untuk merebut kekuasaan,” ungkap dia.
Lebih jauh, pakar manajemen bergaya parlente ini menilai, secara on the track, pemerintah sudah berada di rel dan arah yang tepat. Tinggal saja, langkah tersebut harus diikuti dengan reformasi lembaga politik dan lembaga legislatif.
Mantan anggota Komisi III DPR yang kini aktif di Bravo 5, Ruhut Sitompul menegaskan, kini rakyat di berbagai lapisan paham betul berbagai prestasi kerja pemerintahan Presiden Jokowi. Misal pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, dan pencegahan stunting. “Kita harus turun ke lapangan, kedepankan data dan fakta agar masyarakat tak termakan hoaks serta fitnah,” jelasnya. [red/mzl]
Sumber : Rilis
Editor : GS
