Lampung Timur, (LV) –
Menanggapi perihal Kesemrawutan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) 2019/2020, yang berada di desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabid Ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Heri Antoni,tidak ada transparansi Kecamatan dan desa terkait pemberkasan yang masuk ke dinas PMD Kabupaten Lampung timur,Kamis (17/06/2021).
Menurut Heri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) “itu tentunya kita punya batasan untuk melihat bahkan kejaksaan dan Inspektorat, ( Badan Pemeriksa Keuangan) BPK pun tidak boleh meminta atau melihat SPJ akan tetapi boleh memeriksa SPJ terkecuali diminta pengadilan, dan masih menurutnya SPJ 2019 desa pekalongan sudah ada rekomendasi dari pihak kecamatan makanya kita dinas (Pemberdayaan Masyarakat Desa) PMD sudah menganggap beres karena sudah ada rekomendasi dari camat, terkait SPJ 2020 Heri Membenarkan bahwa Pemberkasan jelas belum beres karna saya turun langsung baik pajek dan lain lain,
Masih menurutnya di suatu saat ada teguran dari kementrian masyarakat dan desa (KEMENDES) kita ada alasan,dan Heri Sangat menyayangkan kejadian yang berada di desa pekalongan atas kesemrawutan SPJ dan Pemberkasan yang berdampak kepada masyarakat setempat,tentunya akan menghambat program program pemerintah terkait BLT dan lain lain jelas terhenti karena itu adalah hak masyarakat menurutnya.
Seperti halnya permasalahan di desa Pekalongan kepala desa Samsumar Diketahui, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020 belum juga selesai segala bentuk administrasi dan menunggaknya pajak kegiatan dengan kisaran 13 Juta dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2020 lebih kurang 4 Jutaan, serta tidak dibayarkannya insentif BPD sebayak 9 orang, LPM 42 orang dan Hansip sebanyak 34 orang dari Bulan September sampai Bulan Desember Tahun 2019 yang besarannya berkisar lebih kurang 877 Juta.
Penulis : Arliyan
975 kali dilihat
