Lampung Utara, lampung visual. com
Warga Desa Alam Jaya mengeluhkan kinerja Plt. Kepala Sekolah SDN 07 Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Pasalnya selama kepemimpinannya, menjadi kepala sekolah disana jarang masuk.
Dewi salah satu warga disana mengatakan dirinya sangat prihatin melihat keadaan sekolah yang menjadi kebanggaan mereka disana semenjak dipimpin oleh kepala sekolah yang baru bukannya menjadi baik, namun semakin terpuruk. Sebab, Plt. Kepala Sekolah tersebut, tidak pernah menunjukkan sikap sebagai pemimpin sekolah. Seharusnya sebagai pemimpin harus disiplin dalam bekerja. tapi yang ada jarang masuk.
“Ya semenjak dipimpin oleh Plt. Kepala sekolah Sumiati sekolah ini semakin terpuruk. Jadi, disini kami sebagai warga sangat sedih melihat keadaan ini. Plt. kepala sekolah Sumiati jarang masuk, kalau pun masuk pasti datang siang. bagaimana sekolah mau maju kalau pemimpin seperti itu,” tuturnya dengan nada yang rendah.
Dirinya berharap, kepada pemerintah daerah agar Plt. Kepala Sekolah SDN 07 Kota Alam segera diganti. ” Kalau tidak segera diganti kedepannya mau jadi apa sekolah ini, ” harapnya.
Senada diungkapkan Dahlia dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengganti Plt. Kepala Sekolah SDN 7 Kota Alam.
“Ya mas kami minta kepada pemerintah daerah atau dinas terkait untuk mengganti Plt. Kepala sekolah SDN 07 Kota Alam, Sumiati. Sebab, sikapnya tidak mencontohkan sosok seorang pemimpin. selain jarang masuk, sarana prasarana belajar juga tidak ada seperti buku, meja dan lainnya. padahalkan uang bos ada,” jelas dia.
Menurut dia, selama ini kepala sekolah yang memimpin disini baik semua, tapi di masa Plt. kepsek sumiati, sekolah yang menjadi harapan warga semakin terpuruk.
“Gimana anak kami bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang maksimal kalau sarana dan prasarana tidak dipikirkan oleh kepala sekolah. Sedangkan dana bos ada. tapi tidak tahu digunakan untuk apa,” tuturnya.
Sementara itu, wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Kota Alam menyesal anak mereka menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Menurut mereka, selain kehadiran, proses pembelajaran yang diberikan tidak sesuai dengan harapan dan semestinya.
Selain kehadiran kurang disiplin saat bantuan program PIP digulirkan mereka disuruh menyumbang sebagian dananya untuk keperluan sang oknum Plt Kepsek tersebut. Dengan variasi minimal Rp 50.000/orang, dengan berbagai alasan.
Penulis : Andrian Folta
Editor : GS
