Lampung Utara, lampungvisual.com-
Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan kabupaten/kota tetap menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, dibeberapa titik masih ditemukan warganya belum melaksanakan sebagaimana mestinya, meski telah ada warning dari pemerintah.
Wagub Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan sesuai arahan pusat pihaknya terus menekankan kepada kabupaten/kota untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran covid-19. Sebab, dilapangan masih ada beberapa tempat ditemukan warga abai terhadap kasus yang tengah mewabah tersebut. Hingga mendapatkan perhatian khusus dari pusat karena tingkat penyebarannya cukup menghawatirkan sebagai bencana nasional non-alam.
“Jadi itu perlu disadarkan, jangan dianggap remeh karena apa. Tadi saya ke Pasar Central Kotabumi masih ada yang abai tidak mengenakan masker dan lainnya yang disarankan oleh pemerintah. Dalam protokol kesehatan guna penanggulangan kasus ini, “kata dia saat memberikan arahan dalam kunjungan tugasnya bersama gugus covid-19 Pemprov Lampung di Posko Penanggulangan covid-19 Gedung Korpri Kotabumi, Senin (20/4/2020).
Selain itu, menurutnya, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan disana, bantuan bagi warga terdampak, suplemen gugus tugas, lalu daya beli masyarakat dan keadaan panik dengan pemborong segala kebutuhan pokok.
“Dan yang terpenting jangan menghakimi bahkan mengarah mengucilkan warga terdampak. Juga mengantisipasi kejadian penolakan terhadap pemakaman jenazah terdampak corona. Meski telah menyiapkan lahan, “terangnya.
Pihaknya menjamin warga yang meninggal yang telah melalui protokol kesehatan covid-19 tidak akan berdampak buruk pada warga berada disekitarnya. Sebab, telah melalui mekanisme dan proses seharusnya sebagaimana disarankan, seperti pemulasaran, pembungkusan, sampai dengan petinya diperhatikan.
“Kami berharap disini ada keterlibatan aktif dari tokoh-tokoh masyarakat, dapat memberikan pemahaman agar tidak ada penolakan seperti di tempat lain. Sebab, semua telah dilaksanakan sesuai rekomendasi dari WHO, “tegasnya.
Selain itu pemerintah daerah juga harus memperketat pemantau dititik-titik atau simpul, seperti stasiun dan terminal. Sehingga dapat mengecek orang yang datang dari daerah atau wilayah endemik, sebab penularan penyakit berasal dari Wuhan RRT itu ditularkan oleh manusia. Bukan barang bawaannya, dan data lainnya yang diperlukan.
“Kalau diprovinsi kita setiap hari update, bahkan dalam satu hari dapat menggelar 3-4 kali konfrensi pers. Guna meminilisir keadaan dilapangan, jadi update data itu perlu karena saat ini pendatang tidak lagi disebut sebagai orang dalam resiko (ODR) tapi ODP, “tambahnya.
Dan terakhir, pihaknya mewanti-wanti agar seluruh bantuan berasal dari pemerintah tepat sasaran dan manfaat. Sehingga tidak terjadi masalah pada kemudian hari, khususnya masalah hukum.
“Seperti BLT yang saat ini tengah digalakkan misalnya, jangan sampai ada pemotongan. Begitupun bantuan lain, macam bos, PKH dan lainnya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif, khususnya warga kurang mampu atau miskin, “imbuhnya.
Hal itu diamini oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad yang berkesempatan hadir disana. Menurutnya apa yang disampaikan oleh Wagub Lampung itu sesuai dengan arahan presiden. Agar apa yang menjadi fokus penanganan dapat terlaksana dengan baik, tidak ada permasalahan dikemudian hari.
“Khususnya masalah hukum, jadi jangan sampai sekarang kita menangani masalah musibah dikemudian hari akan mendapatkan musibah lainnya, “tambahnya.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Lampura, Budi Utomo, Plt Bupati menegaskan pemerintah telah berupayan keras dalam penanggulang kasus covid-19. Mulai dari pembenahan ruang isolasi berjumlah 5 ruangan, bantuan APD sampai dengan sembako kepada masyarakat terdampak. Namun, itu semua masih menggunakan dana talangan.
“Kebetulan ada kawan baik, yang mau berbaik hati meminjam tanpa imbalan apapun. Itu nanti dibayarkan saat pencairan, dan mulai hari ini dana akan dicairkan, “pungkasnya.
Penulis: Adrian Volta
443 kali dilihat
