Tulang Bawang Barat (LV) – Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang pengembangan, permodalan dan pengetahuan, empat desa di Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi menjadi kawasan Inklusi Keuangan.
Terbentuknya desa Inklusi Keuangan di Tubaba merupakan salah satu gagasan dari Pemerintah bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan (OJK), bertujuan meningkatkan literasi seluruh penduduk dan wilayah sekitar desa secara berkualitas, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau.
” Selaras dengan program Smart village, Pemerintah daerah melalui tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) akan terus mendorong peningkatan inklusi keuangan menjadi bagian dari program atau kebijakan nasional sebagai daya dorong bagi percepatan akses keuangan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Penjabat (Pj) Bupati Tubaba Zaidirina. Kamis, (15/09/2022) di balai di Balai Tiyuh (Desa) Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) Kabupaten Tubaba.
Menurut Zaidirina dengan adanya gagasan seperti ini, tentu sangat membantu masyarakat agar terhindar dari lembaga-lembaga keuangan bodong.
” Seperti yang kita tahu lembaga jasa keuangan bodong sangat menjadi masalah bagi masyarakat, adanya Desa Inklusi yang resmi diawasi oleh OJK tentu akan sangat membantu masyarakat untuk melakukan transaksi yang aman, mulai dari tanam saham, investasi, serta melakukan pengajuan pinjamanan modal usaha melalui program pembiayaan murah TOP’S pelaku usaha akan mendapatkan suku bunga lebih murah yaitu di bawah 10%,” ujarnya.
Zaidirina, pada kesempatan itu juga berpesan, semua sektor yang menyakut desa inklusi keuangan meliputi Kepala Tyuh, Kadis PMD, serta Kabag Ekonomi agar terus mengawasi agar apa yang diharapkan bersama terimplementasikan serta ada manfaat bagi masyarakat desa.
Sementara Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, mengatakan terpilihnya empat desa inklusi yang meliputi Tiyuh Marga Kencana, Tiyuh Penumangan Baru, Tiyuh Margodadi dan Tiyuh Margo Mulyo. Dilandasi oleh keaktifan peran dari badan usaha milik tiyuh (BUMT) yang aktif berbisnis.
” Untuk bisa menjalankan desa inklusi keuangan, tidak hanya satu pihak yang bergerak dari lembaga jasa keuangan, tapi juga harus ada keterlibatan aktif dari pemerintah desa dan pengurus BUMT, dan untuk masyarakat jika ingin lebih mengenal program yang apa saja bisa dilihat melalui pakem lampung.id untuk informasi dan pengajuan pinjaman,” ujarnya.
Lanjutnya, Indonesia memiliki target yang disampaikan langsung oleh Presiden, kita harus meningkatkan tingkat inklusi menjadi 90% dari hasil sementara yang di terhitung tahun 2019 masih di angka 76,19%.
” Mudahan di tahun 2022 bisa naik, khusus di Provinsi Lampung kita akan gerakan dari desa-desa, karena dengan desa maju otomatis seluruh wilayah termasuk literasi dan inklusi keuangan akan maju,” jelasnya.
Disisi lain Bambang, memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Tubaba yang akan terus mengevaluasi kegiatan dari empat tiyuh desa inklusi keuangan.
Melalui pantau peresmian desa inklusi keuangan selai dihadiri, Pj Bupati, Zaidirina, dan Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, tampak hadir Kabag Perekonomian, Suwardi, Direktur Utama BPRS Tani, Syarifuddin Taib, Direktur Bisnis Bank Lampung, Ahmad Jahri, Forkopimda Kabupaten Tubaba, Para Camat, Kepala Tiyuh dan seluruh tamu undangan lainnya. (R/YP)
127 kali dilihat
