Cilacap – Komandan Kodim 0703 Cilacap Letkol Inf Andi Afandi, S.I.P bersama unsur Forkopimda Kabupaten Cilacap mengikuti Video Conference (Vicon) yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi RI (Menko Marves) terkait Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali, bertempat di Ruang Prasandha Rumah Dinas Bupati Cilacap Jln. Jenderal Sudirman No. 32 Cilacap, Sabtu (31/7).
Hadir dalam kegiatan tersebut, (Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji, Dandim 0703/Cilacap Letkol Inf Andi Afandi, S. I.P, Kapolres Cilacap AKBP Leganek Mawardi, S.H., S. I. K., M. Si, Pasops Lanal Cilacap Mayor Laut (P) Subandi, Kasi. Intelijen Kejaksaan Negeri Cilacap Dian Purnama, S.H, Sekda Kab. Cilacap Drs. Farid Ma’ruf, ST. ,M.M, Asisten I Setda Kab. Cilacap Drs. Dian Setyabudi, M.M dan peserta rapat lainnya.
Menko Marves Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaian dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam PPKM Level 4 untuk Jawa Bali, selama 1 minggu terakhir angka kasus harian wilayah Jawa dan Bali sudah menunjukkan Trend Penurunan.
“Untuk puncak kasus kita ketahui pada hari ke 13 sejak adanya PPKM darurat yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 sebanyak 40.000 lebih kasus harian dan per 30 Juli 2021 mengalami penurunan 44% dari puncak kasus, sebagian besar Provinsi di Jawa Bali sudah terlihat Trend Penurunan penambahan kasus, tetapi DIY kembali meningkat,” ucapnya.
Tren Penurunan tsb juga terlihat pada Indikator BOR (Bed Occupancy Rate), tingkat positif dan kasus Konfirmasi di Aglomerasi Jabodetabek, Jabodetabek, Bandung Raya Semarang Raya, Namun masih terdapat Wilayah Aglomerasi yang masih membutuhkan perhatian khusus seperti Bali, DIY, Malang Raya dan Solo Raya. Untuk angka kematian hanya Jabodetabek, DIY dan Bali yang menunjukkan penurunan pada kematian / 100 ribu penduduk
“Kontribusi Kasus Konfirmasi di Jawa Bali terus menurun sejak pemberlakuan PPKM Level 4 ,itu juga terlihat adanya penurunan mobilitas masyarakat, namun demikian tingkat mobilitas mengalami peningkatan dalam minggu terakhir, ” tambahnya.
Lebih lanjut, Dalam arahan Menko Marves menekankan langkah penyekatan dan penebalan PPKM tetap perlu dilakukan untuk menahan mobilitas masyarakat keluar rumah. Saya minta penegakan aturan PPKM level 3 dan 4 dilakukan secara tegas. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi.
“Penyaluran bantuan sosial (Bansos) baik dari pusat dan daerah harus semakin digencarkan untuk membantu masyarakat miskin, pekerja harian, dan PKL yang terkena dampak dari PPKM. Pemerintah Daerah agar segera merefocusing anggaran penanganan Covid-19 dengan memfokuskan pada pemberian bansos kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas kesehatan untuk penanganan Covid-19,” tegasnya.
Tingkat kematian yang meningkat harus segera diatasi dengan mengidentifikasi masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga dapat dilakukan treatment secara cepat. Untuk itu konversi TT di daerah harus ditingkatkan. Aktivitas testing dan tracing, serta mobilisasi terhadap pasien-pasien isoman yang beresiko tinggi ke pusat isolasi terpusat sudah dikerjakan dan akan terus ditingkatkan.
“Saya minta Pemerintah Daerah bekerja sama dengan TNI Polri untuk melaksanakan 3T. Kedepan kita akan melakukan pengendalian pandemic Covid-19 dengan menerapkan 5M # 3T # Vaksinasi yang tinggi di 7 aglomerasi dan provinsi Bali. Untuk itu, saya minta Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat, TNI, dan Polri bekerja keras untuk mewujudkan strategi itu dapat dicapai dengan cepat,” tutupnya.
Oke
