Lampung Utara, (LV) –
Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Lampung Utara (Lampura) sangat membutuhkan ‘pertolongan’ dari Pemkab Lampura. Pasalnya, rumah sakit rujukan nasional itu mengalami kekurangan obat – obatan lantaran tak memiliki cukup dana untuk membelinya.
”Persediaan obat – obatan dan sejenisnya saat ini masih sangat kurang karena keterbatasan anggaran untuk membelinya,” jelas Direktur RSUD H.M. Ryacudu, Sri Haryati didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Sri Andini, Sabtu (29/5/2021)
Menurut Sri, kekurangan stok obat dan sejenisnya untuk para pasien ini disebabkan oleh besarnya hutang ‘warisan’ yang masih dimiliki oleh pihak RSUD pada 23 penyedia atau vendor obat – obatan. Besaran hutangnya pun sangat fantastis, yakni sebesar Rp7 Miliar.
“Dengan hutang sebesar itu, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menambah persediaan obat – obatan dan sejenisnya,” terangnya.
Pihak penyedia baru dapat memenuhi permintaan obat – obatan dan sejenisnya jika pihak manajemen RSUD paling tidak membayar separuh hutang mereka. Sementara di sisi lain, pendapatan RSUD hanya sebesar Rp1,3 Miliar setiap bulannya.
Untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya terpaksa berpikir keras bagaimana supaya persediaan obat – obatan dan sejenisnya itu dapat tersedia meski terbilang jauh dari kata mencukupi. Kebijakan yang telah diambilnya adalah ‘mengangsur’ hutang tersebut sebesar Rp1 M kepada sembilan penyedia.
“Jelang lebaran kemarin, stok obat sudah sedikit dan harus kembali mencicilnya lagi supaya dapat persediaan obat,” papar dia.
Sri Haryati menjelaskan, besaran pendapatan yang tidak sebanding dengan besaran hutang membuat rumah sakit yang dipimpinnya tak dapat memberikan pelayanan maksimal pada para pasien. Besaran pendapatan juga jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan perkiraan pengeluaran maksimal yang harus dikeluarkan tiap bulannya oleh RSUD.
“Idealnya, pendapatan RSUD itu sebesar Rp3 M karena itulah besaran biaya maksimal yang harus dikeluarkan oleh kami,” jelasnya.
Senada dikatakan Kepala Bagian Tata Usaha, Sri Andini. Menurutnya, pihak manajemen RSUD telah berupaya meminta bantuan dari Pemkab Lampung Utara untuk mengatasi persoalan itu. Tanpa bantuan pemerintah maka pelayanan RSUD akan terus terseok – seok.
“Pemkab siap membantu tapi nunggu hasil audit dari Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dulu. Sementara, kebutuhan ini kan cukup mendesak,” tuturnya.
(Andrian Folta)
339 kali dilihat
