Lampung Utara : lampungvisual.com
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung H. Mardani Umar, S.H., M.H menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik horizontal yang bertempat di Aula Kantor DPD PKS Lampura, Sabtu (14/3/2020)
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung menjelaskan, bahwa sosialisasi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD agar dapat turun ke masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk mensosialisasikan perda.
Perda Nomor 1 tahun 2016 merupakan usul inisiatif guna meminimalisir terjadinya konflik terbuka di Provinsi Lampung.
Selain itu, perda-perda yang telah dibuat wajib disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat memahami tentang peraturan daerah yang telah dibuat.
Menurut dia, Rembug desa sangat penting dilakukan, sebab hal itu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka di bidang ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.
” Penyelesaiannya dilakukan secara bersama sama antara unsur unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, stakeholder dan masyarakat, ” Kata dia.
Mardani menambahkan, bahwa perda-perda yang dibentuk sudah memiliki payung hukum yang didasari oleh undang-undang yang ada. Maka dari itu dirinya mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi desa/kelurahan di Lampung Utara ( Lampura) untuk tidak melakukan rembug (musyawarah).
” Saya menghimbau seluruh aparatur desa/kelurahan yang ada di Lampura untuk dapat melaksanakan ini demi tertibnya kondisi wilayah di daerah kita, ” pungkasnya.
Dirinya berharap, dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2016 tentang rembug (musyawarah) dapat menjadikan desa/kampung khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Utara dapat aman, nyaman, dan damai.
(Andrian Folta)
1,361 kali dilihat
