Lampung Utara (LV) – Kantor Satlak UPTD Wilayah III PSDA Provinsi Lampung yang berada di Tata Karya Kabupaten Lampung Utara kini tampaknya semakin kokoh pasca dilakukan rehabilitasi kembali, meski belum lama juga mendapat perbaikan pada plafon dan pengecatan dinding, baru-baru ini.
Gedung tersebut kini semakin nyaman setelah diperbaiki kembali oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan pagu Rp 197. 200.000.00 meski hanya sebatas pergantian atap dan tambal sulam plafon.
Meski demikian, dibalik rehabilitasi gedung tersebut, menyisakan sejumlah kejanggalan pada realisasi kantor ini.
Dari informasi yang dihimpun pewarta, CV Telagai sebagai pemborong pekerjaan konstruksi kantor itu tidak diketahui identitas dari perusahaan tersebut. Dimulai perihal alamat yang tidak diketahui secara pasti keberadaannya, hingga belum terdaftar di website LPSE Provinsi Lampung.
Tidak sampai disitu saja, proses serah terima kegiatan atau Provisional Hand Over (PHO) Kantor Satlak UPTD Wilayah III PSDA Provinsi Lampung juga dilakukan sesaat menjelang adzan magrib, bahkan tanpa dihadirkan direksi pekerjaan serta panitia penilai hasil pekerjaan.
Yongki sebagai pemborong proyek mengaku merugi atas pekerjaan rehabilitasi itu. Dari keterangan dia, mengatakan, hal tersebut terjadi lantaran pintu yang telah terpasang sebelumnya berbahan fiber pvc, namun ketua satlak meminta diganti dengan bahan kayu, meski tidak sesuai RAB.
Usut punya usut, ternyata rehab itu berlangsung tanpa ada dasar pengajuan. Sehingga disinyalir proyek ini datang atas dasar pengalihan realisasi demi terkucurnya dana untuk menghindari anggaran dipulangkan ke kas daerah.
Untuk mengungkap kejanggalan proyek penuh misteri ini, sejumlah awak media mencoba melakukan konfirmasi terhadap Sarbini yang diketahui sebagai PPK. Saat itu, dia mengatakan perehaban kembali dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan yang semakin parah, apalagi memang sudah menjadi program Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung.
“Kalo ada dana ya kami masukkan. Kalau barang barang kayak ginikan aset negara yang hilang total, kalau gak di rehab, kan gitu. Itu udah program pak gubernur itu,” kata Sarbini saat diwawancarai usai melakukan PHO yang penuh kejanggalan itu.
Berdasarkan pantauan juga, pemasangan atap spandek tampaknya tidak mengedepankan kualitas. Mereka hanya menempelkan pada kayu yang kasat mata terlihat telah lapuk termakan usia.
Meski demikian, Sarbini berkilah kayu lapuk itu masih kuat untuk dipergunakan. Dia juga berdalih tidak menggantinya lantaran proyek tersebut hanyalah rehab sedang, sehingga tidak sepenuhnya harus diganti.
“Kita lihat kerusakan kayunya berapa persen yang rusak, ini masih layak untuk dipakai dan berapa persen yang dibenerin, ya namanya rehab. Rehab ini banyak juga ada rehab berat, sedang dan ringan, kalau ini rehab sedang namanya,” kilah dia.
Seperti kiprahnya dalam berkarir tidak ingin diremehkan atau diragukan, Sarbini sembari mengangkat dagu dan membusungkan dadanya mengaku telah puluhan tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan dia bercerita pernah menduduki Pancasila di Jakarta.
Untuk itu, pria berpendidikan dan berwibawa ini mengundang awak media untuk diajarkannya tentang konstruksi yang baik dan benar menurut pengalamannya dalam berkarir.
“Saya dari tahun 91 pegawai negeri di P.U itulah, di gedung inilah. STM saya. S1 saya di UBL pernah saya menduduki Pancasila di Jakarta tes appuk di PU juga pernah sudah malang melintang. Nah itu kalo mau nanya kualitas jangan belajar disini ayo di meja sana yuk kali-kalian disana, ada harga satuan, ada analisa ada built up data ayok di meja kita,” kata Pria jebolan UBL itu sembari tertawa.
Dengan sejumlah kejanggalan pada proyek tersebut, tidak dipungkiri terjadinya indikasi kecurangan pengelolaan anggaran oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan. Hingga berita ini di publish demi mengungkap fakta, pewarta tengah menelusuri kebenaran dibalik misteri proyek aneh tapi nyata ini.
Penulis: Andre
251 kali dilihat
