Pasca Demo Menuntut Hak Media, Pejabat di DPRD Lampura belum berikan jawaban

Pasca Demo Menuntut Hak Media, Pejabat di DPRD Lampura belum berikan jawaban
LAMPUNG UTARA

Lampung Utara, lampung visual.com
Polemik belum terbayarkan nya Advertorial (ADV) dan Langganan media di DPRD Lampung Utara, dengan alasan anggaran yang berjumlah milyar sudah habis tanpa ada kejelasannya. Berbuntut seluruh Jurnalis di Lampura harus turun ke jalan menyuarakan aspirasi sebagai bentuk mengungkapkan kekecewaan terhadap manajemen administrasi dalam mengelola anggaran media.

Pasca demo tersebut, hingga saat ini, belum ada mulai dari Sekretariat DPRD hingga perwakilan rakyat disana yang memberanikan diri untuk menanggapi atau menjawab aspirasi dari insan pers yang rela turun ke jalan menuntut hak setelah kewajiban dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Baca Juga:  Gunaido Uthama serahkan bantuan kepada warga terdampak angin puting beliung

“Kami sangat kecewa, pasca demo, tidak ada satupun pemangku jabatan di DPRD yang mampu menjawab aspirasi meminta agar hak kami (ADV dan langganan media) terbayarkan dan keterbukaan mengenai anggaran 2,1 milyar telah habis tanpa diketahui peruntukannya, ” Kata salah satu Jurnalis Hasan. Sabtu (15/10/2022)

Kendati demikian, aparat penegak hukum, telah memberikan respon yang cepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di DPRD Lampura terkait anggaran media. Tak menutup kemungkinan juga akan merembet ke semua kegiatan kegiatan yang ada di sekretariat tersebut.

Baca Juga:  Herman Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Lampura laporkan akun palsu mencatut identitasnya

“Kami serahkan sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di DPRD Lampura mengenai anggaran media. Hak kami belum diberikan namun anggaran sudah habis, itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami, ” Ucapnya.

Dengan kejadian ini, tentunya kami berharap juga kepada bupati dan wakil bupati Lampura dapat mengevaluasi kinerja para pejabat di DPRD jangan sampai hal itu terulang kembali. Sebab, jika tidak dilakukan evaluasi makan akan berdampak kurang baik bagi kabupaten Lampung Utara. (Andrian folta)

 137 kali dilihat