Lampung Utara,lampungvisual.com
Dari 10 Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 9 Satuan Kerja yang mendapatkan Penilaian Zona Merah dari Ombudsman-RI perwakilan Provinsi Lampung tahun 2018.
Hal itu dikatakan Oleh Asisten II Lampura, Toto Sumedi, Ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (1/3/2019)
Dijelaskannya Ombudsman RI melakukan terhadap 10 satker lingkup pemkab setempat Diantaranya Disdukcapil, Dispora, DPMPTSP, Disperum KP, Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM, Disdikbud, Dishub, Disdukcapil, Dinas Sosial serta Dinas Lingkungan Hidup.
“Jadi dalam penilaian tersebut yang mendapatkan Zona Kuning adalah Disdukcapil saja. Sedangkan 9 lainnya masuk zona merah, ” terangnya.
Lanjut dia, Penilaian itu diketahui setelah mengikuti rapat di provinsi. Maka untuk itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan pelayanan di lapangan baik itu melalui pendampingan Ombudsman maupun koordinasi lintas satker terkait.
“Ini adalah komitmen kuat dari Bupati. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat bersama seluruh satker yang dinilai, juga lainnya yang berhubungan dengan bidang pelayanan. Jadi bukan hanya satker dimaksud saja, “kata dia.
Ia menambahkan bahwa penilaian itu meliputi sembilan kinerja di evaluasi. Mulai fasilitas penunjang, seperti ruang tunggu dan pamflet sampai dengan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas harus tersedia. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan sudah mendapat potret ketika datang ke satuan kerja, seperti lama prosesnya, persyaratan yang dipenuhi serta mekanisme lainnya berhubungan dengan pelayanan.
“Jadi disini indikator banyak, kurang lebih sembilan item. Dan kita berharap kepada seluruh satker dan OPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Kami menargetkan paling tidak tahun ini sudah ada perubahan, namun tadi perlu waktu dan proses,” tandasnya.
Penulis: Andrian Folta
Editor : Susan
1,029 kali dilihat
