Lampung Utara, Lampungvisual.com-
Ratusan masa yang tergabung dalam aliansi rakyat, mahasiswa dan pemuda (Armada) Kabupaten Lampung Utara menggelar aksi turun kejalan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (24/4/2018), terkait kebijakan Plt Bupati, Sri Widodo melaksanakan roling tanpa persetujuan Kemendagri.
“Mendagri harus bersikap tegas dan bijak menyikapi persoalan yang terjadi di Lampura. Plt Bupati tidak mengindahkan surat rekomendasi pembatalan mutasi KASN dan Kemendagri. Ini jelas telah melawan hukum, dan harus dipenuhi konsekuensinya, “kata koordinator aksi, Rico dan Rani Satria saat demonstrasi di kantor Kemendagri, di jalan Medan Barat, Jakarta Barat melalui pesannya.
Dengan menggunakan mobil komando, koordinator aksi silih berganti menyampaikan orasinya terkait kebijakan mutasi dilakukan oleh Plt Bupati yang diduga menyalahi sejumlah aturan dan kangkangi Kemendagri, aksi dimulai pada pukul 10.00 WIB, setelah menyampaikan aspirasinya di Kemendagri rombongan melakukan aksi long March Ke Tugu Monumen Nasional (Monas) sambil menyampaikan keinginannya dapat dikabulkan pemerintah pusat.
“Intinya ada empat tuntutan kami, yakni meminta Kemendagri mendesak pihak-pihak terkait secepatnya melaksanakan rekom Kemendagri membatalkan roling, menindak tegas yang tidak mau melaksanakan dan mencopot Plt Bupati, menegakkan supremasi hukum di Lampura, mendesak pihak terlibat dalam pelanggaran inkonstitusional ini, “kata Rani Satria.
Berdasarkan informasi di lapangan, pelaksanaan penyampaian sikap dari gabungan masyarakat Lampura itu berlangsung tertib, damai dan lancar. (Andrian Volta)
3,210 kali dilihat
