Muba, Lampungvisual.com –
Tidak ingin menunggu lama dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibawah kepemimpinan Bupati Dr. Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA terus melakukan percepatan untuk kepentingan rakyatnya. Kali ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengadakan Rapat Persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021. Rabu (4/8/2021).
Rapat Persiapan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Ruang Rapat Randik dihadiri langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak H. Yudi Herzandi, SH. MH mewakili Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa H. Richard Chahyadi, AP.,M.Si dan juga Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Muba Romasari Purba, SH., M.SI. Selain dihadiri langsung rapat dihadiri juga secara virtual antara lain Polres, Kodim, dinas/badan dan 15 kecamatan di lingkungan Pemkab. Muba.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra mengatakan Dalam pelaksanaan pilkades nantinya agar semua pihak bekerjasama dan satu tujuan agar pelaksanaan pilkades ini terlaksana dengan baik dan aman. Dengan adanya pilkades maka kekosongan jabatan kades di beberapa desa sudah dapat terisi dan kita semua mengharapkan agar kades terpilih nantinya dapat mengemban amanah jabatan dengan baik dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakatnya dalam memimpin harapnya.
Dikatakan Kadis PMD bahwa di tahun 2021 ini akan dilaksanakan Pilkades secara serentak di 74 desa yang terbagi di 15 kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor : 407/KPTS-DPMD/2021 tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam wilayah Kab. Muba Tahun 2021. Tahapan pelaksanaan Pilkades ini dimulai Bulan Agustus sampai Desember 2021 yang diakhiri nantinya dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala desa terpilih. Total mata pilih 122.087 mata pilih dengan jumlah total TPS 278 buah. Dikarenakan keadaan sekarang dalam kondisi pandemi Covid-19 maka pelaksanaan pilkades ini dilakukan dengan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Calon Kades, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi ujarnya. (Muhammad Ruswan)
432 kali dilihat
