BANDARLAMPUNG,(LV)
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Lampung, intens mengikuti dinamika pro-kontra pengusulan penetapan hari H pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024, yang masih terus berproses antar unsur lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, DPR, dan parpol peserta pemilu.
Seperti diketahui, DPR melalui Komisi II akan gelar rapat pembahasannya pekan pertama Oktober ini, pra-reses. Menyertainya, ada tiga kubu pendapat soal hari H.
Pertama, yang setuju usulan pemerintah seperti yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD yakni hari H pemilu legislatif 15 Mei 2024. Disini ada Golkar, dan yang juga mengintensi urgensi rasionalisasi efisiensi anggaran pemilu-pilkada sejalan pemulihan krisis ekonomi pascapandemi serta efisiensi waktu terkait dengan transisi kepemimpinan nasional kepada presiden terpilih, NasDem.
Kedua, yang tidak setuju usulan pemerintah dan mengusulkan tanggal berbeda. Ada PPP melalui Ketua DPP Achmad Baidowi yang tak sepenuhnya setuju, menyebut usulan paling rasional agar tak terlalu mepet waktu dengan gelaran pilkada serentak nasional November 2024, tak ganggu kinerja penyelenggara, dan tak mengurangi kualitas pemilu dan pilkada: memajukan jadwal pemilu nasional ke Maret paling tidak tetap jadwal semula, April 2024.
Ada PKB, tak setuju tapi tak mengaju usulan tanggal, hanya saja ikut beri perspektif, bila pileg digelar 15 Mei 2024, kapan ketuk palu penetapan hasil pemilu, kapan pendaftaran sengketa hasil pemilu, berapa lama Majelis Konstitusi memutus sengketa hasil pemilu, kapan tahapan pilkada terutama pengajuan berkas persyaratan dukungan bakal calon independen kepala daerah ke KPU di daerah, kapan kesempatan parpol dan masyarakat melakukan seleksi bakal calon kepala/wakil kepala daerah, seperti diutarakan Sekbid Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB, Luqman Hakim, disitat dari Liputan6.
Legislator dapil Jateng VI ini mengingatkan, penetapan hasil pemilu 2024 adalah syarat bagi parpol mengajukan paslonkada di 2024. Luqman bilang, waktu pas untuk pendaftaran paslon ke KPU daerah, Agustus 2024. Ragu, bisa terlaksana, jika pemilu baru digelar Mei.
“Apakah rentang 15 Mei sampai Agustus seluruh masalah berkait dengan sengketa dan pengesahan hasil Pemilu 2024 dapat diselesaikan? Mari belajar dari pengalaman,” ujar Luqman, mengingatkan lagi bila pemilu tetap dilakukan 15 Mei, kemungkinan buruk akan berdampak gagalnya pilkada serentak.
“Kalau coblosan Pemilu 15 Mei 2024, penyelesaian sengketa pemilu oleh MK akan final tengah Agustus 2024. Jika ini yang terjadi, kita harus bersiap hadapi kekacauan tahapan Pilkada 2024 dan sangat mungkin berdampak pilkada serentak,” pungkasnya.
Ketiga, yang tidak setuju usulan pemerintah dan setuju skenario awal KPU memajukan di Februari 2024. Disini ada PKS, Demokrat.
Ketua DPD Partai Hanura Lampung, Ali Darmawan, dihubungi Kamis (30/9/2021), menegaskan pihaknya tegak lurus sebadan satu komando, ikut sikap resmi DPP Partai Hanura nanti. “Bukan kapasitas saya jawab ini. Tunggu dari DPP. Kendati, apapun bunyi perkembangan, sekecil apapun isu, jujur saja terus kami ikuti, kami diskusikan,” kilahnya.
Ali menyatakan, penting bagi pihaknya untuk mengetahui perkembangan isu, sebab terkait kemungkinan partainya wajib ikuti kembali verifikasi administrasi dan verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2024 oleh KPU. Andai bila, gugatan Ketua Umum DPP PBB Prof Yusril Ihza Mahendra dkk gagal di MK, ini mau tak mau, kata Ali.
Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Hanura Lampung, Iman Agus Kartawinata, dihubungi Rabu (29/9/2021), menginfokan pihaknya bakal menggeber total agenda konsolidasi hingga jeda jelang perayaan HUT ke-15 Partai Hanura pada 21 Desember nanti.
Dari perapian 3 DPC nonaktif, reaktivasi organisasi sayap Srikandi Hanura dan Laskar Muda Hanura (Lasmura), aktivasi 3 organ sayap: Pergerakan Nurani (Genura) Tani dan Nelayan, Majelis Qolbu Nurani, serta relawan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, Jagabaya Hanura; akselerasi pembentukan struktur Bappilu, pengupayaan vaksinasi massal COVID-19, penanaman 13 ribu pohon penghijauan, santiaji kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, dan Rakerda I DPD Hanura Lampung 2021 yang tertunda sejak Juli lalu ulah gelombang kedua pandemi.
“Ini bagian semangat sesuai tagline kami, From Zero to Hero, antisipasi juga terkait posisi Lampung sebagai juru kunci (tidak memiliki kursi di DPRD Lampung, red), dan bagian dari konsolidasi organisasi respons dini pemenangan pemilu, baru pemenangan pilkada 2024,” sebut Agus, sapaannya, ditemui di kantornya, Jl Arief Rahman Hakim 86, Jagabaya III, Way Halim, Bandarlampung, Kamis malam. [red/Muzzamil]
589 kali dilihat
