BANDARLAMPUNG, (LV)
Wajah boleh lelah, nun hati tetap cerah. Inilah barangkali nukilan ekspresi memaknai spirit tagar #KPUMelayani yang melingkupi 2.200 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia dan komisioner Komisi Independen Pemilu KIP Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan KIP Kabupaten/Kota se-Aceh, peserta Rapat Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Bidang Perencanaan, Sarana Prasarana, Serta Pengelolaan Keuangan, di Nusa Dua Bali, Selasa hingga Kamis (23-25/08/2022).
Termasuk delegasi Lampung dipimpin Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, didampingi anggota KPU Lampung cum Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Titik Sutriningsih, serta Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Data dan Informasi Amrozie, dan Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik, Reni Lestiani dari Sekretariat KPU Lampung.
Informasi, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, pekacamata murah senyum ini sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik pada periode keanggotaan KPU Lampung 2019-2023.
Juga, peserta serupa 15 KPU Kabupaten/Kota se-Lampung yang sempat turut mengabadikan kekompakan kesiapan mengeksekusi satu demi satu tahapan pelaksanaan umum dan teknis Pemilu 2024, dengan salam khas kreasi tokoh adat Lampung, Ike Edwin, Salam Lampung Bermartabat, di panggung utama acara.
Seperti terpantau dari Bandarlampung, pada tiga hari lalu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari memukul gong penanda dibukanya rakor, disaksikan anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap dan Yulianto Sudrajat, serta Sekjen KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno.
Hadir, Inspektur Utama Setjen KPU Nanang Priyatna, Fungsional Ahli Utama Penata Kelola Pemilu Tata Kelola Pemilu Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi, serta Kepala Biro Keuangan dan BMN Yayu Yuliani, berikut pejabat eselon II Sekretariat Jenderal KPU.
Pidato pembuka Hasyim Asy’ari, meminta satuan kerja KPU berkonsentrasi penuh bahas khususnya perencanaan keuangan. Dia mengingatkan KPU Provinsi, pemimpin kepemiluan di daerah dapat mengendalikan KPU Kabupaten/Kota untuk bekerja secara cermat, tertib, disiplin dan berdasar aturan.
Adapun Yulianto Sudrajat presentasikan anggaran KPU, rincian kegiatan tahapan KPU dan komposisi anggaran, ketiganya tahun 2022, untuk satuan kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, tata kelola keuangan Pemilu, hingga pengelolaan dan data aset Barang Milik Negara (BMN) KPU.
Pada hari kedua, Rabu (24/8/2022), dihelat diskusi kelas tema Tahapan Pemilu dan Pilkada, dan Perencanaan Anggaran, di tempat yang sama. Pesertanya, para ketua, anggota, kabag, kasubbag perencanaan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia dan KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota sana.
Dirjen Pembinaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, didampingi salah satu Kasubdit, Rikie, saat menarasumberi memaparkan materi soal Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penganggaran Pilkada Serentak 2024.
Hadir daring, Kasubdit Anggaran Bidang Politik, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Itjok Henandarto, narasumber lainnya, memaparkan materi Penganggaran Pemilu 2024 di Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Sebelumnya, Fungsional Ahli Utama Penata Kelola Pemilu Purwoto Ruslan Hidayat, memaparkan pagu anggaran KPU 2022 yang telah terealisasi dari KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dilanjut Kepala Bagian pada Biro Perencanaan dan Organisasi M. Krisdiono, mensosialisasikan aplikasi digital Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja (Prakarsa).
Hari yang sama, diskusi kelas bertema Pengelolaan Keuangan Pemilu dan Pilkada serta Sarana dan Prasarana, tempat sama, khusus peserta ketua, anggota, kabag dan kasubbag keuangan, umum, dan logistik KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia, dikawal Karo Keuangan dan BMN Setjen KPU, Yayu Yuliani.
Narasumber pertama, Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Tri Budhianto, memdedah materi Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu. “Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus dapat dipertanggungjawabkan,” lugas dia.
Sedangkan Inspektur Utama Setjen KPU, Nanang Priyatna mengelaborasi materi kegiatan pengawasan inspektorat utama dalam audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan internal lainnya.
Masih di hari, lokasi yang sama, dihelat pula diskusi panel bersama Ketua KPU Hasyim Asy’ari, dan narasumber Fungsional Ahli Madya pada Kementerian PPN/Bappenas, Indrajaya Syukri, menegaskan dukungan dan koordinasi perencanaan optimal dari Bappenas untuk membantu proses tahapan Pemilu 2024.
Sementara, Kepala Subdirektorat PKN II, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rina Yulian, narasumber kedua, berbicara soal Pemanfaatan Aset Negara dalam Mendukung Pemilu Serentak Tahun 2024.
Diskusi panel dimoderatori host fenomenal bersuara emas kanal ofisial media sosial YouTube KPU RI, yang ternyata merupakan Subkoordinator pada Biro Partisipasi dan Humas Setjen KPU RI, Reni Rinjani.
Dihadiri, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Fungsional Ahli Utama Penata Kelola Pemilu Purwoto Ruslan Hidayat, Karo Perencanaan dan Organisasi Suryadi, Karo Keuangan dan BMN Yayu Yulianti didampingi satu Kabag Syaiful Bahri, eselon II Setjen KPU, ketua, anggota, kabag, kasubbag perencanaan, data, informasi, serta keuangan, umum, dan logistik KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Agenda, resmi ditutup Ketua KPU Hasyim Asy’ari, didampingi anggota KPU Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Idham Holik, Betty Epsilon Idroos, dan Parsadaan Harapan, bersama Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno, pada Rabu (24/08/2022).
Pesan Hasyim, agar peserta rakor bekerja sesuai dengan aturan, wewenang masing-masing satuan kerja, mempraktikkan dan menyeragamkan kebijakan petunjuk teknis yang telah dirumuskan di pusat, serta menangani proses pengadaan dengan baik. Sebab itu, Hasyim meminta segala hal yang dirumuskan rakor turut diimplementasikan di unit kerja satker KPU se-Indonesia.
Sementara Bernad, menyampaikan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diserahkan ke satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota awal September ini, sehingga pentingnya jajaran sekretariat segera membuat timeline untuk penyerapan anggaran mulai per tanggal 1 September sampai 31 Desember 2022.
Sekjen KPU ini meyakini, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sudah paham bagaimana melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar, efektif sehingga tepat sasaran, serta akuntabilitas pertanggungjawaban baik jua.
Dibalik itu, kisah berbeda bikin geram ada-ada saja atau dalam dialek khas bahasa daerah Lampung, “wat-wat gawoh” turut meningkahi masa tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2024 ini: ulah oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkannya untuk melakukan upaya penipuan publik.
Tak tanggung-tanggung, oknum yang masih diselidiki diburu ini mencatut nama Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, dengan cara mengatasnamakan Hasyim lalu meminta sejumlah uang dalam rangka kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2024.
“Hati-hati dan waspada kepada seluruh masyarakat. Apabila mendapati informasi seperti ini yang mengatasnamakan Ketua, Anggota, dan Sekretariat KPU, segera laporkan ke pihak berwajib dan Helpdesk KPU RI, telepon 0213916322, 0213916323. KPU bekerja menyelenggarakan tahapan pemilu dan pemilihan secara profesional berintegritas sesuai aturan perundangan. Terima kasih,” info Humas KPU.
Namun selain itu KPU juga berbagi warta gembira bagi rakyat Indonesia, khususnya “buat kamu-kamu yang suka ngedisain atau punya pengalaman mendisain maskot”, tak harus enthusiast, specialist/desainer grafis.
“Ayo segera ikuti Lomba Maskot Pemilu Tahun 2024! Rebut hadiah total 30 juta rupiah, pendaftarannya gratis lho. Waktunya cukup lama nih, mulai 22 Agustus sampai 22 Oktober 2022. Kamu bisa kirimkan maksimal tiga disain yang berbeda. Yuk buruan daftar. Jadilah saksi sejarah dengan berpartisipasi dalam Lomba Maskot Pemilu Serentak 2024,” info Humas KPU RI, 16 Agustus lalu itu, sarankan kita buka situs KPU dan scan barcode lomba, untuk informasi lebih lanjut.
Tujuh persyaratan lomba, bagian info itu. Selain masa waktu lomba dan daftar gratis, pesertanya masyarakat umum (WNI) yang dibuktikan dengan identitas diri KTP/SIM/Kartu Mahasiswa/Pelajar dan identitas diri sah lainnya, desain bersifat nasional dan tak mengandung unsur Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) serta pornografi.
Lalu, desain mencerminkan nilai demokrasi, nonpartisan, dinamis, menarik, serta mencerminkan Pemilu sebagai sarana integritas bangsa, dapat mengirimkan maksimal tiga desain yang belum pernah dipublikasikan, mengisi form pendaftaran sertakan desain di tautan situs kpu.go.id. Mana tau rezeki, kuylah daftar yuk! [Muzzamil]
