Pemkab Pesisir Barat Mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Pemkab Pesisir Barat Mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
PESISIR BARAT

Pesisir barat, (LV)-
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Suryadi.,S.IP.,MM menyampaikan bahwa RAKOR TPID tersebut dipimpin oleh Mendagri, dan diikuti Menkeu, Mensos, Kapolri, Jaksa Agung RI, Panglima TNI , Menaker, Menteri Desa PDTT, Kepala BPKP, serta seluruh Forkopimda Provinsi & Kabupaten/Kota dan Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. Senin (05/9/22)

acara tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Ir.Jalaludin,MP diikuti oleh Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesra Audi Marpi, S.Pd.,MM., Unsur Forkopimda Lambar-Pesibar, Kadis Sosial Agus Triyadi., S.IP., MM., dan Perwakilan OPD terkait.

Baca Juga:  Pemkab Pesisir Barat Koordinasi Kan Kejuaraan Krui Pro

Mendagri menyampaikan Bahwa bansos yang dikelola oleh Kemensos, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 Triliun dan menyasar 20,65 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPK). Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini disalurkan olen Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.

Akan mulai dibayarkan Kementerian Sosial sebesar Rp150 ribu selama empat kali. Dalam hal ini

Kementerian Sosial akan memberikannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua.

Baca Juga:  Wo Elty: Ayo Rebut Kembali Kejayaan Pesisir Barat

Selanjutnya, Pemerintah Daerah diminta menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transter Umum (DTU). yaitu DAU

(Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, Pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, dan Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal tersebut. (pidodo)

 74 kali dilihat